![]() |
| Ilustrasi. |
RAKYATTERKINI.COM - Krisis ekonomi tahun 1998 lebih dari sekadar bencana finansial, itu adalah momen krusial yang mengubah lanskap politik Indonesia secara fundamental.
Ketika nilai rupiah jatuh drastis dan inflasi meroket, rakyat Indonesia menolak untuk tetap pasif di bawah kekuasaan otoriter Orde Baru.
Gelombang demonstrasi, yang puncaknya terjadi pada Mei, dan lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 ini menandai dimulainya era baru. Bangsa ini beralih dari budaya politik yang represif menuju partisipasi demokratis yang lebih terbuka.
Namun, pertanyaan besar tetap ada, apakah transisi ini benar-benar lenggeng, atau bayang-bayang otoritarianisme masih menghantui? Sebagai mahasiswa ilmu politik, saya percaya bahwa krisis tersebut telah melahirkan benih-benih perubahan, dan tugas kita adalah memastikan bahwa demokrasi terus tumbuh dan tidak hanya menjadi ritual belaka.
Budaya politik di era Orde Baru di Indonesia sesuai dengan konsep Gabriel Almond dan Sidney Verba, yaitu budaya politik yang submisif dan parokial. Rakyat saat itu cenderung menerima kekuasaan yang terpusat tanpa banyak perlawanan, didorong oleh janji stabilitas ekonomi dari pemerintah.
Menurut data World Values Survey (WVS) pada era 1990-an, hanya sekitar 40% responden Indoensia yang menganggap penting partisipasi politik yang aktif. Sebagian besar masyarakat lebih memilih rasa “aman” yang ditawarkan oleh rezim otoriter.
Merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin menumbuhkan sikap apatis, membuat politik dianggap sebagai urusan elote, bukan sebagai hak seluruh warga negara.
Fondasi yang dibangun sebelumnya runtuh akibat krisis pada tahun 1998. Dengan resesi yang meningkat menjadi 6,4% dan kemiskinan melonjak drastis hingga 24,2% (berdasarkan data BPS), masyarakat akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal diam.
Peristiwa tragis di Trisakti, di mana empat mahasiswa tewas, menjadi katalisator bagi jutaan orang untuk bersatu dalam aksi protes. Tuntutan mereka melampaui isu ekonomi, berfokus pada reformasi politik, menuntut kebebasan berbicara, pemilihan umum yang bebas, dan mengakhiri praktik KKN.
Sebagai hasilnya, Reformasi 1998 membuka jalan bagi era demokrasi multipartai, yang puncaknya adalah pemilu langsung pertama pada tahun 1999. Angka partisipasi pemilih meningkat tajam dari 62% di masa Orde Baru menjadi 84% pada Pemilu 2004 (data KPU), menandai pergeseran fundamental dari budaya politik yang submitif menjadi partisipatif.
Pergeseran ini terbukti nyata dalam meningkatnya inklusivitas demokrasi. Setelah krisis, Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No. 22/1999) menggeser kekuasaan dari pusat ke daerah, membuka jalan bagi partisipasi lokal yang lebih luas.
Sebuah survey oleh CSIS pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 65% responden di wilayah seperti Papua dan Aceh merasa memiliki pengaruh politik yang lebih besar di tingkat lokal dibandingkan era sebelumnya.
Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menetapkan kuota 30% untuk Perempuan di parlemen, yang berhasil meningkatkan keterwakilan mereka di DPR dari kurang dari 10% pada tahun 2019 (data KPU). Ini menunjukkan adanya perubahan budaya politik menjadi lebih inklusif, di mana suara kelompok-kelompok marginal, mulai diakomodasi.
Namun demikian, transformasi ini bukannya tanpa hambatan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Transparancy Internatonal menunjukkan bahwa kemajuan Indonesia masih lambat, hanya meningkat dari 19/100 angka pada tahun 1998 menjadi 38/100 pada 2022.
Angka ini jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura (83/100). Budaya politik lama masih hidup dalam bentuk oligarki, di mana elite bisnis memegang kendali di banyak partai politik, seperti yang terlihat dalam munculnya dinasti-dinasti politik di Pemilu 2024.
Sebuauh survey LSI tahun 2023 menemukan bahwa 45% pemuda masih merasa politik “jauh dari rakyat”, dengan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga seperti DPR (hanya 35%). Ini mengindikasikan bahwa partisipasi politik belum sepenuhnya inklusif.
Di wilayah pedesaan, misalnya terbatasnya akses terhadap informasi politik membuat masyarakat masih bergantung pada patronase lokal.
Menurut pandangan saya, krisis tahun 1998 menegaskan bahwa stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Saat ekonomi ambruk, kekuasaan dan budaya politik ikut runtuh, menciptakan celah bagi lahirnya demokrasi yang dinamis.
Namun, untuk mencapai inklusivitas yang sesungguhnya, dibutuhkan pendidikan politik yang masif. Hal ini bisa wujudkan dengan memasukkan nilai-nilai partisipasi ke dalam kurikulum sekolah sejak dini.
Generasi Z, yang lahir setelah era Reformasi, harus menjadi motor perubahan dengan memanfaatkan media sosial untuk menguatkan suara-suara inklusif.
Pada akhirnya, transformasi budaya politik Indonesia setelah tahun 1998 adalah sebuah narasi harapan yang masih terus berjalan. Dari reruntuhan krisis, semangat partispasi publik bangkit, tetapi berbagai tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti berjuang. (*)
Penulis: Trya Harum Akmil, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas


