Notification

×

Iklan

Swasembada Energi dari Hulu ke Hilir: Jalan Panjang Indonesia Menuju Kemandirian Energi

Senin, 06 Oktober 2025 | 07:59 WIB Last Updated 2025-10-06T00:59:00Z

Ilustrasi Bentangan Panel Surya.

Oleh: Riswan Idris 

RAKYATTERKINI.COM - Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk berdiri mandiri di bidang energi minyak, gas, batu bara, panas bumi, sinar matahari, hingga angin. Namun, di balik limpahan sumber daya itu, negeri ini masih bergulat dengan kenyataan pahit.

Impor bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat, subsidi energi membengkak, dan transisi ke energi terbarukan berjalan lamban.

Pertanyaan pun muncul, mengapa negara yang kaya sumber daya justru belum berdaulat dalam energi?

Jawabannya terletak pada rantai panjang dari hulu ke hilir, dari eksplorasi hingga konsumsi yang masih terfragmentasi, penuh inefisiensi, dan belum terintegrasi dalam satu visi besar swasembada energi berkelanjutan.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki cadangan minyak sekitar 3,6 miliar barel, gas bumi 62 triliun kaki kubik (TCF), dan batu bara lebih dari 38 miliar ton. Potensi energi terbarukan pun nyaris tak terbatas. Total potensinya mencapai 3.600 gigawatt (GW), namun yang baru termanfaatkan tidak sampai 15%.

Namun di sisi lain, produksi minyak nasional terus turun dari puncaknya di tahun 1995 yang mencapai 1,6 juta barel per hari, menjadi hanya sekitar 600 ribu barel per hari pada 2025. Sementara kebutuhan nasional telah menembus 1,4 juta barel per hari.

Akibatnya, lebih dari 60% kebutuhan BBM domestik masih dipenuhi dari impor. Kondisi ini bukan sekadar masalah neraca dagang, melainkan persoalan ketahanan energi nasional.

“Selama Indonesia masih mengandalkan impor BBM, kita belum bisa bicara kedaulatan energi,” ujar Fahmy Radhi, pengamat energi Universitas Gadjah Mada. 

Kemandirian energi berarti kita mampu mengontrol seluruh rantai pasok — dari sumber daya hingga konsumsi.” tambahnya. 

Swasembada energi harus dimulai dari sektor hulu, memperkuat eksplorasi dan produksi energi primer domestik. Pemerintah melalui SKK Migas menargetkan produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030. Target ambisius ini hanya bisa dicapai jika iklim investasi diperbaiki, terutama dalam hal stabilitas regulasi dan insentif fiskal.

Selain itu, hilirisasi sumber daya energi menjadi kunci. Proyek refinery development master plan (RDMP) dan grass root refinery (GRR) yang digarap Pertamina di Balikpapan, Tuban, dan Dumai menjadi fondasi penting agar Indonesia tak lagi bergantung pada kilang luar negeri.

Namun, banyak pengamat menilai hilirisasi harus dibarengi dengan kebijakan transisi energi yang cerdas. 

“Kita tak boleh hanya fokus membangun kilang minyak, tapi juga kilang bioenergi dan ekosistem baterai listrik,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). 

“Masa depan energi bukan di minyak, tapi di listrik bersih,” tegasnya. 

Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). porsi energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 23% dalam bauran energi nasional pada 2025 dan 31% pada 2050.

Namun, hingga pertengahan 2025, capaian aktual baru sekitar 14,8%. Hambatannya bukan pada potensi, melainkan tata kelola dan pendanaan. Proyek EBT sering kali terkendala skema harga jual listrik yang belum menarik bagi investor, serta infrastruktur jaringan listrik yang belum siap menerima pasokan dari sumber EBT, terutama di daerah terpencil.

Padahal, peluangnya besar. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, sekitar 24 GW, namun baru 9% yang dimanfaatkan. Potensi tenaga surya bahkan mencapai 3.300 GW, dengan tingkat pemanfaatan di bawah 1%.

Selain itu, kebijakan hilirisasi nikel yang kini menjadi bahan utama baterai listrik memberi Indonesia posisi strategis dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Jika dikelola dengan bijak, ini bisa menjadi lompatan sejarah menuju kemandirian energi berbasis listrik.

Swasembada energi bukan hanya urusan pasokan, tapi juga perubahan pola konsumsi. Di sinilah konsep elektrifikasi gaya hidup menjadi penting.

Program kendaraan listrik nasional misalnya, bertujuan mengurangi konsumsi BBM hingga 30 juta kiloliter per tahun pada 2035. Pemerintah telah meluncurkan berbagai insentif, mulai dari pembebasan pajak, subsidi harga, hingga pembangunan 3.000 lebih stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di seluruh Indonesia.

Namun, tantangannya terletak pada persepsi dan kesiapan infrastruktur. Harga kendaraan listrik masih tinggi, sementara sebagian besar listrik Indonesia masih bersumber dari batu bara.

“Elektrifikasi baru bisa bermakna jika listrik yang digunakan berasal dari sumber bersih.  Kalau listriknya masih dari batu bara, kita hanya memindahkan emisi, bukan menguranginya.” tegas Ahmad Agus Setiawan, pakar energi Universitas Gadjah Mada.

Sektor industri dan rumah tangga juga menjadi arena transformasi. Elektrifikasi kompor induksi, efisiensi peralatan listrik, dan digitalisasi sistem energi rumah tangga menjadi bagian penting dari perubahan kebiasaan menuju masyarakat rendah karbon.

Kemandirian energi menuntut keberanian dalam mengambil keputusan tidak populer. Salah satunya adalah reformasi subsidi energi. Hingga 2024, anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai lebih dari Rp 340 triliun, sebagian besar masih untuk BBM dan listrik berbasis fosil.

Tanpa pergeseran kebijakan ke arah subsidi energi bersih dan efisien, transisi akan tersendat. Infrastruktur transmisi dan distribusi energi juga masih timpang antarwilayah. Rasio elektrifikasi nasional memang mencapai 99,8%, tetapi di Papua dan Maluku masih ada kantong-kantong gelap yang belum menikmati listrik secara stabil.

Selain itu, keberhasilan swasembada energi sangat bergantung pada integrasi lintas sektor — antara kebijakan industri, fiskal, lingkungan, dan pendidikan. Tanpa itu, kemandirian energi hanya akan menjadi slogan dalam dokumen strategis.

Swasembada energi tidak bisa dicapai oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi tiga pilar: negara, dunia usaha, dan masyarakat.

Pemerintah berperan menciptakan regulasi dan insentif yang konsisten. Dunia usaha, baik BUMN maupun swasta harus berani berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi bersih. Sementara masyarakat, melalui gaya hidup hemat energi dan elektrifikasi, menjadi ujung tombak perubahan pola konsumsi.

Ketika ketiganya bergerak dalam satu arah, Indonesia bukan hanya akan mencapai swasembada energi, tetapi juga menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global.

Swasembada energi bukan sekadar tentang menyalakan listrik atau memproduksi bahan bakar. Ia adalah soal kemandirian bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri.

Dari hulu ke hilir, dari sumur minyak hingga atap rumah berpanel surya, perjuangan menuju kemandirian energi adalah perjuangan panjang yang membutuhkan keberanian politik, inovasi teknologi, dan kesadaran kolektif.

Jika langkah-langkah itu konsisten dijalankan, maka di masa depan, Indonesia tak hanya dikenal sebagai negeri kaya energi, tetapi juga negeri yang berdaulat di atas energinya sendiri. (*) 

*Penulis adalah seorang Jurnalis, Pengamat Sosial & Kebijakan Publik


IKLAN



×
Berita Terbaru Update