Notification

×

Iklan

Sumbar Serahkan Sertifikat Tanah Ulayat untuk Masyarakat Adat

Jumat, 03 Oktober 2025 | 20:00 WIB Last Updated 2025-10-03T15:37:38Z

Ilustrasi

Padang, Rakyatterkini.com – Tanah ulayat di Sumatera Barat bukan sekadar tempat tinggal masyarakat hukum adat, tetapi juga merupakan pusaka tinggi bagi Masyarakat Adat Minangkabau yang dikelola secara komunal.

Artinya, tanah tersebut memiliki fungsi penting dalam identitas budaya sekaligus aspek ekonomi masyarakat adat. Di tengah arus modernisasi, Pemerintah Republik Indonesia berupaya memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat hukum adat melalui program sertifikasi tanah.

Contoh nyata dapat dilihat pada kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji, Kota Padang, Selasa (30/09/2025). Dua penerima sertifikat menceritakan pengalaman mereka dalam menjaga tanah ulayat.

Swastamam Loeis (76), Mamak Kepala Waris dari kaum/suku Melayu Kota Padang, mewakili 40 anggota keluarganya. Sebagai Mamak Kepala Waris, ia memiliki tugas untuk mengelola harta pusaka tinggi sekaligus menjaga kesejahteraan kaumnya.

“Kalau tanah ini tidak disertifikasi, nanti bisa menimbulkan sengketa keluarga. Saat ini saya berusia 76 tahun, jadi mumpung masih hidup, sertifikat ini penting untuk keamanan tanah kaum,” ujarnya.

Cerita serupa datang dari Joni Akhiar (60), Mamak Kepala Waris kaum/suku Kutianyie di Kabupaten Solok, yang mewakili 35 anggota keluarga. Ia menekankan pentingnya sertifikasi untuk menjaga kepemilikan tanah ulayat sekaligus memberi kepastian bagi generasi berikutnya.

“Sertifikasi ini memastikan tanah pusaka tinggi kita tetap aman dan anak-anak serta keponakan tahu di mana letak tanah ulayat kami,” kata Joni Akhiar.

Menurut Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Hanif, tanah ulayat di Sumatera Barat terbagi menjadi tiga kategori: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

“Dua sertifikat yang diserahkan hari ini atas nama Mamak Kepala Waris mewakili tanah ulayat kaum. Meskipun hanya satu nama yang tercantum di sertifikat, setiap tindakan hukum terkait tanah ini harus mendapat izin dari seluruh anggota komunal,” jelas Hanif.

Dengan adanya sertifikat tanah ulayat di KAN Kuranji, keberadaan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat semakin diperkuat, sekaligus memastikan keberlangsungan hidup kaum dan keluarga mereka di atas tanah pusaka yang mereka kelola secara bersama.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update