Jakarta, Rakyatterkini.com– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap penyebab maraknya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, sebagian besar insiden terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN.
Pernyataan ini disampaikan Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025). Dadan mencatat, sejak peluncuran program MBG pada Januari 2025 hingga saat ini, terdapat 75 kasus keracunan.
“Dari 6 Januari hingga 31 Juli tercatat sekitar 24 kasus gangguan pencernaan di SPPG. Sementara dari 1 Agustus hingga kemarin malam, jumlah kasus meningkat menjadi 51,” jelas Dadan dalam rapat.
BGN membagi program MBG ke dalam tiga wilayah: Wilayah I (Pulau Sumatera), Wilayah II (Pulau Jawa), dan Wilayah III (Indonesia bagian timur). Sebagian besar kasus keracunan terjadi di Pulau Jawa.
“Kasus paling banyak tercatat di Wilayah II, karena pertumbuhan SPPG di wilayah ini sangat pesat dalam dua bulan terakhir. Contohnya, delapan hari setelah peluncuran program pada 14 Januari, enam orang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan,” ujar Dadan.
Kasus terbaru terjadi pada 30 September di SPPG Cihampelas, Pasar Rebo, yang melibatkan 15 orang dalam satu kelas. Sementara di Kadungora, tercatat 30 orang terdampak pada malam hari.
Dadan menekankan penyebab utama keracunan adalah ketidakpatuhan SPPG terhadap SOP BGN. Misalnya, bahan baku seharusnya dibeli maksimal H-2 sebelum distribusi, namun banyak dapur membeli H-4. Selain itu, waktu antara proses memasak hingga makanan dibagikan tidak boleh lebih dari 6 jam, tetapi ditemukan beberapa dapur memasak hingga 12 jam sebelum disalurkan.
“Kami melihat sebagian besar kasus terjadi dalam dua bulan terakhir dan umumnya terkait ketidakpatuhan terhadap SOP. Contohnya, pembelian bahan baku H-2 tetapi dibeli H-4, serta durasi memasak hingga pengiriman yang seharusnya maksimal 6 jam tapi ada yang sampai 12 jam,” terang Dadan.
BGN menindak SPPG yang melanggar prosedur dengan menutup sementara operasional mereka hingga SOP dijalankan dengan benar.
“SPPG yang tidak mematuhi SOP dan menimbulkan kegaduhan akan ditutup sementara hingga semua proses diperbaiki, dan mereka juga harus melakukan mitigasi,” tegas Dadan.(da*)


