![]() |
| Monumen Pancasila Sakti. | Sumber kompas.com |
RAKYATTERKINI.COM - Tanggal 1 Oktober bukan sekadar tanda pada kalender nasional, ia adalah penanda simbolis tentang betapa pentingnya Pancasila sebagai fondasi etik dan politik bangsa Indonesia.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi momentum seremoni, tetapi juga ruang kontemplasi yang memanggil kita untuk mengkaji ulang legitimasi ideologis negara di tengah arus perubahan global yang begitu deras.
Dikatakan sakti bukan karena memiliki hal yang sakral, tetapi untuk mengingatkan masyarakat akan peristiwa yang membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang sakral dan tak tergoyahkan
Pancasila sebagai dasar negara tentu memiliki sejarah yang panjang dalam pembuatannya, tidak langsung instan dan siap dipakai menjadi falsafah atau pedoman negara. Sejarah mencatat, perumusan Pancasila tidak pernah berlangsung instan.
Ia lahir dari pergulatan panjang sejak sidang BPUPKI hingga disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang-sidang itu, gagasan dasar negara diperdebatkan secara intensif, mulai dari usulan negara Islam, negara kebangsaan, hingga kompromi Piagam Jakarta yang kemudian melahirkan Pancasila dalam bentuknya yang sekarang.
Proses ini mencerminkan upaya yang sungguh-sungguh dari para pendiri bangsa untuk merangkai keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam satu bingkai nilai-nilai kebersamaan.
Istilah “Hari Kesaktian Pancasila” sendiri berakar pada peristiwa tragis Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan satu perwira pertama Angkatan Darat.
Peristiwa ini dipandang sebagai upaya menggulingkan pemerintahan dan mengganti ideologi negara menjadi ideologi negara komunis. Namun, upaya tersebut gagal dan pada tanggal 1 Oktober 1965 kekuasaan berhasil dikuasai kembali oleh pihak Angkatan Darat.
Dalam konteks itulah, pemerintah Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai “Hari Kesaktian Pancasila” melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.
Penetapan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap tegak sebagai dasar negara, sekaligus simbol kemenangan ideologi bangsa terhadap ancaman ideologi lain. Kata “kesaktian” dipakai untuk menunjukkan ketangguhan dan daya tahan Pancasila melewati krisis politik paling berat pada masa itu.
Meski istilah ini lahir dari situasi politik tertentu, ia tetap menjadi momen penting dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia.
Dalam perspektif teori politik klasik, khususnya gagasan Rousseau tentang volonté générale (kehendak umum), Pancasila dapat dipandang sebagai konsensus nilai yang mengikat kehendak kolektif warga negara.
Pancasila tidak lahir dari ruang hampa, ia merupakan hasil kompromi historis yang mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan John Rawls mengenai overlapping consensus, dimana keberagaman pandangan moral dan agama dapat berjumpa dalam satu kerangka keadilan sosial yang disepakati bersama.
Dengan kata lain, Pancasila bukan sekadar produk kompromi politik, tetapi juga cerminan dari cita-cita kebangsaan yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai porosnya.
Namun, peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga mengingatkan kita pada dialektika antara ide dan realitas politik. Dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, Pancasila bukan sekadar simbol normatif, tetapi juga “arena” dimana berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan budaya saling berinteraksi untuk memperebutkan legitimasi.
Kesaktian Pancasila, dengan demikian, bukanlah sesuatu yang statis atau “sakral” semata, melainkan proses terus-menerus membumikan nilai-nilainya dalam praktik kebijakan publik, pendidikan, dan kehidupan sosial.
Jika kita menilik lebih jauh, globalisasi, penetrasi teknologi digital, serta menguatnya polarisasi identitas di ruang publik menuntut kita untuk memikirkan kembali strategi penguatan Pancasila. Apa artinya kesaktian ideologi negara di era disrupsi informasi, ketika arus narasi populisme dan ekstremisme semakin menguat?
Pertanyaan ini sejatinya bukan hanya bersifat akademis, tetapi juga praksis menuntut kehadiran negara yang adaptif, kepemimpinan politik yang reflektif, dan masyarakat sipil yang kritis.
Peringatan ini juga menuntut kita menimbang ulang konsep “kesaktian” itu sendiri. Dalam kacamata politik kontemporer, kesaktian Pancasila bukan berarti kekebalan terhadap kritik, melainkan ketahanan untuk terus diperbaharui sesuai konteks zaman.
Kesaktian bukanlah dogma, tetapi vitalitas kemampuan sebuah gagasan untuk tetap relevan dan hidup di tengah perubahan.
Dalam konteks sekarang, peringatan tanggal 1 Oktober mengingatkan kita bahwa kesaktian Pancasila tidak hanya terletak pada kemampuannya bertahan dari ancaman ideologi lain, tetapi juga pada daya hidupnya untuk terus relevan di tengah gelombang globalisasi, penetrasi teknologi digital, serta polarisasi identitas yang makin tajam.
Inilah tantangan generasi kita, mengubah “kesaktian” dari sekadar simbol peringatan menjadi energi kolektif yang memandu arah kebijakan publik, pendidikan, serta etika ruang publik.
Lebih jauh, Hari Kesaktian Pancasila menuntut kita meninggalkan cara pandang seremonial yang kaku menuju kesadaran baru bahwa keberlangsungan bangsa tidak bisa hanya bergantung pada ingatan masa lalu, melainkan pada kemauan bersama untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara autentik dan kreatif.
Kesaktian yang sejati adalah kesanggupan ideologi ini untuk menghadapi kritik, membuka diri terhadap pembaruan, dan tetap menjadi perekat identitas nasional dalam pusaran perubahan yang serba cepat.
Setiap peringatan 1 Oktober semestinya menjadi momentum untuk memupuk keberanian moral sekaligus ketajaman intelektual, agar Pancasila tidak sekadar dijaga sebagai monumen historis, tetapi sebagai etos yang menghidupkan demokrasi, memuliakan kemanusiaan, dan menjamin keadilan sosial.
Inilah warisan yang harus kita jaga bersama: bukan hanya kesaktian Pancasila dalam sejarah, tetapi juga vitalitasnya dalam kehidupan kita hari ini dan di masa depan.
Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga ajakan reflektif bagi kita semua untuk memelihara ruang publik yang sehat, menjunjung etika kebangsaan, dan memastikan agar Pancasila tidak hanya menjadi retorika, melainkan praksis nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Di sinilah letak tantangan kita sebagai bangsa bagaimana menjadikan Pancasila tidak sekadar ideologi formal negara, tetapi juga etos yang menghidupi relasi kita sehari-hari. (*)
"Penulis: Al Mufasal, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas


