Padang, Rakyatterkini.com– Rapat Kerja Forum Wali Nagari dan Kepala Desa (Forwana) se-Sumatera Barat Tahun 2025 resmi dibuka di Hotel Axana Padang, Senin (29/9/2025).
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dengan mengusung tema “Sumatera Barat Maju Berbasis Nagari dan Desa.” Sejumlah pejabat dan tokoh penting hadir, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Direktur Bank Nagari, Ketua Forwana Provinsi Sumatera Barat Dr. C. Zul Arifin, ketua Forwana kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Ketua Panitia Mubes Forwana Genta Maulana Akbar, serta para wali nagari dari berbagai daerah di provinsi ini.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat kerja tersebut, yang dinilai sebagai momentum penting untuk menyatukan langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari serta desa menuju Sumatera Barat yang madani, maju, dan berkeadilan.
Mahyeldi menekankan bahwa kepala desa atau wali nagari memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024. “Pemimpin di desa atau nagari adalah ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Gubernur menambahkan, arah pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan dan keterampilan, perubahan perilaku, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden RI yang menekankan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Mahyeldi menilai Forwana berperan sebagai wadah strategis bagi wali nagari dan kepala desa untuk berdiskusi, bertukar ide, berkoordinasi, sekaligus memperkuat efektivitas pemerintahan di tingkat desa. Ia berharap forum ini dapat memperkuat solidaritas internal, meningkatkan komunikasi yang efektif, serta menjadi lembaga strategis dalam memperkuat peran dan kinerja kepala desa/wali nagari.
Secara eksternal, Forwana diharapkan mampu menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga PABPDSI. “Saya berharap organisasi ini dapat berkolaborasi untuk membawa perubahan positif bagi nagari dan desa, sehingga dunia luar melihat nagari di Sumatera Barat sebagai pemerintahan terdepan yang mewujudkan Sumatera Barat madani yang maju dan berkeadilan,” kata Mahyeldi.
Gubernur juga menekankan bahwa Raker Forwana kali ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan strategis, termasuk penggunaan Dana Desa 2026, program ketahanan pangan di nagari/desa, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai kebijakan nasional, serta persiapan Musyawarah Besar (Mubes) Forwana yang dijadwalkan pada Desember 2025.
Sementara itu, Ketua Forwana Provinsi Sumbar, Dr. C. Zul Arifin, menjelaskan bahwa rapat kerja awal Forwana telah digelar pada Juni 2025 di Hotel UNP Padang. Dari hasil pertemuan tersebut, forum sepakat menggelar Mubes Forwana pada Desember 2025, bertepatan dengan berakhirnya masa kepengurusan 2022–2025.
“Substansi Pramubes Forwana 2025 mencakup rakor Forwana se-Sumatera Barat, penyamaan persepsi terkait regulasi kebijakan nasional tentang desa, termasuk pembiayaan komdes program pangan, pos bantuan hukum, serta perlindungan advokasi bagi wali nagari, kepala desa, dan perangkatnya dalam menjalankan tugas,” ujar Zul Arifin.
Dengan terselenggaranya Raker Forwana ini, diharapkan nagari dan desa di Sumatera Barat semakin siap memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah maupun nasional.(da*)


