 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang terbukti menghambat atau merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pernyataan itu disampaikan Purbaya sebagai tanggapan atas keluhan Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, yang mengungkap adanya dugaan oknum Bea Cukai meloloskan barang ilegal sehingga menekan daya saing produk UMKM dalam negeri.
“Kenapa tidak lapor ke saya? Kalau dilaporkan, pasti saya tindak. Sebutkan di mana barangnya dan siapa pelakunya, nanti kami proses,” ujar Purbaya usai menghadiri acara “1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan kini tengah melakukan pembenahan internal di tubuh DJBC, termasuk dengan memetakan para pelaku usaha yang terindikasi terlibat dalam kegiatan ilegal.
“Begitu ada bukti yang jelas, langsung kami tangkap dan proses satu per satu,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Kemenkeu juga memperketat pemeriksaan acak pada jalur hijau kepabeanan guna meminimalkan penyelundupan dan peredaran barang ilegal.
“Kalau Pak Maman punya informasi seperti itu, segera sampaikan ke saya. Akan langsung kami tindak,” katanya menambahkan.
Untuk memperkuat transparansi dan menampung aspirasi masyarakat, Kemenkeu telah meluncurkan kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya” yang memungkinkan masyarakat melapor langsung melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600.
“Silakan laporkan jika ada pegawai pajak atau bea cukai yang bertindak tidak sesuai aturan,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (15/10).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa setiap laporan akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti.
“Tidak semua laporan langsung kami tanggapi. Kami seleksi dan validasi dulu agar tidak ada laporan tanpa dasar yang justru menyesatkan,” jelasnya.
Purbaya berharap layanan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pajak dan bea cukai, sekaligus memperkuat budaya transparansi serta akuntabilitas di lingkungan Kementerian Keuangan.(da*)
