Padang, Rakyatterkini.com – Persatuan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang melantik pengurus baru sekaligus menggelar diskusi publik di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, Senin (6/10/2025).
Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Ketua DPRD Padang Muharlion, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Musfi Yendra, serta Syamsurizal, Ketua Penasehat PJKIP Padang sekaligus mantan Ketua KI Sumbar.
Pelantikan menetapkan Yuliadi Chandra sebagai Ketua, Arif Budiman Effendi sebagai Sekretaris, dan Sri Taufik menjabat sebagai Bendahara PJKIP Kota Padang.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fadly Amran tampil sebagai pembicara utama. Ia menegaskan bahwa Pemkot Padang berkomitmen mewujudkan predikat kota informatif di tingkat nasional. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah berkomitmen menjadikan Kota Padang sebagai kota yang informatif, sejalan dengan semangat transparansi publik,” ujar Fadly.
Fadly menambahkan, pencapaian status kota informatif tidak bisa dicapai pemerintah sendirian. Kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama jurnalis dan organisasi seperti PJKIP, menjadi kunci keberhasilan program pemerintahan terbuka.
“Tanpa keterlibatan masyarakat, komunitas, dan organisasi seperti PJKIP, program yang telah disusun pemerintah tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga mendorong masyarakat aktif memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah, karena setiap program harus dinilai langsung oleh publik.
“Kita ingin setiap langkah pemerintah mendapatkan penilaian dan tanggapan masyarakat. Kritik yang membangun adalah bagian penting dari perjalanan menuju pemerintahan yang transparan,” pungkasnya.
Pelantikan dan diskusi publik PJKIP ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers. Melalui kegiatan ini, Kota Padang diharapkan semakin terbuka terhadap akses informasi publik dan mampu menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia.(da*)


