![]() |
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, bersama Kepala BPKP Sumbar. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus digencarkan Pemerintah Kota Sawahlunto. Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra dan Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardiyanto, menandatangani MoU tentang Rencana Aksi Kolaborasi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi, yang berlangsung di Balaikota Sawahlunto, Selasa (7/10/2025).
Penandatanganan MoU ini dirangkai dengan pelaksanaan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dan MRI SIPP (Maturity Rating Internal Pengendalian Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah), sebagai bentuk konkret sinergi antara Pemko Sawahlunto dan BPKP dalam memperkuat sistem pengawasan terpadu berbasis pencegahan.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak bersepakat untuk meningkatkan integritas birokrasi daerah dengan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mengoptimalkan pelaporan berbasis akuntabilitas.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan dan profesional di lingkungan Pemko Sawahlunto.
Wali Kota Riyanda Putra menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“BPKP menjadi mitra penting dalam memastikan roda birokrasi berjalan dengan transparan dan efisien. Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperkuat sistem agar semakin adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Riyanda.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menyambut baik komitmen Pemko Sawahlunto yang dinilai progresif dalam membangun sistem pengawasan internal yang kuat.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan agar seluruh perangkat daerah memiliki kapasitas memadai dalam mencegah dan mengendalikan potensi penyimpangan sejak dini.
Langkah ini sejalan dengan misi nasional BPKP dalam membangun pemerintahan yang berintegritas melalui pendekatan pencegahan korupsi dan tata kelola yang berbasis hasil (result-based governance).
Dengan MoU ini, Pemko Sawahlunto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani, menjadikan Sawahlunto sebagai salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem pengawasan dan pengendalian korupsi yang efektif di Sumatera Barat. (Benny)


