Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Kantor Pertanahan.
Proses pemecahan tanah biasanya dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti pembagian warisan, penjualan sebagian tanah, atau pengembangan perumahan, di mana tanah dibagi menjadi kavling-kavling oleh pengembang.
“Pemecahan bidang tanah adalah proses membagi satu bidang tanah yang memiliki satu sertifikat menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing bagian memiliki sertifikat sendiri,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Shamy Ardian, dalam keterangannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Setelah pemecahan dilakukan, sertifikat induk tidak lagi berlaku. Pemecahan hanya bisa dilakukan atas permintaan pemilik hak tanah, dan setiap bidang baru yang terbentuk memiliki status hukum yang sama dengan bidang tanah asal.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap bidang baru yang dihasilkan dari pemecahan akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat baru. Sementara dokumen tanah lama akan dicatat mengenai telah dilakukan pemecahan.
Masyarakat yang ingin melakukan pemecahan tanah perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain: sertifikat asli tanah (SHM/SHGB), fotokopi KTP dan KK pemilik, surat permohonan pemecahan, SPPT PBB tahun terakhir, bukti pelunasan PBB, serta rencana tapak/site plan dari pemerintah kabupaten/kota (khusus pengembang). Untuk tanah warisan, diperlukan tambahan seperti akta/surat keterangan waris dan surat kematian pemilik sebelumnya.
Setelah permohonan diajukan, petugas Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran ulang dan menyusun peta bidang baru sesuai rencana pembagian. Biaya pengukuran dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum sertifikat baru diterbitkan.
Perlu dicatat, pemecahan tanah tidak diperbolehkan untuk semua jenis hak atas tanah. Bidang tanah ulayat milik masyarakat hukum adat tidak bisa dipecah atas nama perseorangan, sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 42 ayat (3).(da*)


