 |
| Menteri Nusron disalami Presiden Prabowo saat rapat sidang kabinet. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa sepanjang tahun pertama masa pemerintahan Kabinet Merah Putih, tidak ada kasus baru sengketa tanah yang muncul.
Menurut Nusron, capaian tersebut merupakan hasil dari peningkatan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin transparan dan akuntabel, sehingga mampu mencegah timbulnya persoalan baru yang dapat merugikan masyarakat.
“Alhamdulillah, selama satu tahun ini saya bisa menyatakan tidak ada kasus sengketa tanah baru. Artinya, belum ada produk hukum atau layanan kami yang digugat atau bermasalah dengan pihak lain,” ujar Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, sengketa tanah yang saat ini sedang ditangani merupakan kasus lama yang sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menyelesaikan seluruh sengketa warisan masa lalu agar tidak berlarut-larut.
“Semua persoalan yang kita tangani sekarang merupakan residu dari lima, sepuluh, bahkan lima belas tahun ke belakang,” jelasnya.
Menteri Nusron menegaskan, fokus utama pihaknya kini adalah penguatan aspek pencegahan. Langkah itu dilakukan melalui pembangunan sistem pertanahan dan tata ruang yang lebih akurat serta akuntabel untuk menutup celah praktik mafia tanah.
Sebagai catatan, sepanjang 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp9,67 triliun, dengan luas tanah sekitar 13 ribu hektare yang berhasil diamankan dari tindak pidana pertanahan.
“Perlahan-lahan mafia tanah akan hilang seiring pembenahan sistem internal. Cara paling efektif melawan mereka adalah memperkuat pertahanan diri, memastikan sistem kita tidak bisa dibobol atau dimanipulasi,” tegas Nusron.
Kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara kali ini dalam rangka Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden RI. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para menteri dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih.(da*)
