Notification

×

Iklan

Menko AHY Tegaskan Tanah Tol Harus Clean and Clear

Jumat, 03 Oktober 2025 | 02:33 WIB Last Updated 2025-10-02T19:33:00Z

Wamen Ossy bersama Menko AHY mengecek exit tol Padang-Sicincin.

Padang Pariaman, Rakyatterkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memproses dokumen kepemilikan masyarakat terkait pengadaan tanah untuk Exit Tol Padang-Sicincin di Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan transparan dan sesuai prosedur. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat meninjau proyek Tol Padang-Sicincin pada Selasa (30/09/2025).

“Kami akan terus mengawal progres pengadaan tanah ini. Namun, kami juga berharap ada koordinasi lebih lanjut dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat agar persepsi terkait percepatan pengadaan tanah ini selaras antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN,” ungkap Wamen Ossy.

Pada pengadaan tanah untuk akses utama Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Kapalo Hilalang Tahap 1, telah diselesaikan ganti rugi untuk 129 bidang tanah sepanjang 4,2 km. Sementara pada Tahap 2, realisasi pengadaan mencakup 1.495 bidang dengan total panjang 32,4 km.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, menjelaskan perkembangan pengadaan tanah untuk Exit Tol Lubuk Alung dan Simpang Tarok City. Berdasarkan data per 29 September, sebanyak 307 bidang telah diumumkan, sementara 174 bidang lainnya belum, karena masyarakat belum menyerahkan dokumen kepemilikan yang diperlukan. Hal ini terkait kepemilikan adat maupun aspek lainnya, termasuk pembebasan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

“Dokumen kepemilikan ini sangat penting sebagai dasar penetapan nilai ganti rugi,” jelas Teddi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengingatkan agar seluruh data di lapangan dihimpun dan dianalisis bersama. Tujuannya, memastikan semua tanah dalam status clean and clear sebelum pembangunan tol dilanjutkan, termasuk exit yang ada di lokasi ini.

“Prioritas kami memastikan tidak ada masalah hukum atau administrasi di kemudian hari,” tegas Menko AHY.

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta jajaran Kanwil BPN Sumbar dan Kementerian Pekerjaan Umum.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update