Notification

×

Iklan

Masyarakat Adat Tandula Jangga Amankan Hak Tanahnya

Jumat, 03 Oktober 2025 | 00:06 WIB Last Updated 2025-10-02T17:06:00Z

Masyarakat Sumba Timur saat acara penyerahan sertifikat tanah ulayat 

Jakarta, Rakyatterkini.com – Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Desa Tandula Jangga, Kabupaten Sumba Timur, tetap berkomitmen menjaga warisan leluhur mereka. Perbukitan luas, kuda-kuda yang berlarian, dan rumah tradisional berpuncak, atau yang dikenal dengan Uma Mbatangu, menjadi pemandangan sehari-hari di desa ini.

Meski hidup berpadu dengan budaya yang kuat, masyarakat setempat tetap membutuhkan pengakuan hukum agar keberadaan mereka diakui secara resmi. Salah satu upaya penting adalah mendaftarkan tanah ulayat mereka.

Rezka Oktoberia, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menekankan bahwa sertifikasi tanah ulayat merupakan langkah strategis untuk melindungi hak masyarakat adat.

“Pendaftaran tanah ulayat bukan bertujuan mengambil alih, melainkan memastikan hak-hak masyarakat hukum adat tetap terjaga dan lestari,” ujarnya saat mensosialisasikan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumba Timur pada pertengahan September 2025.

Rezka menambahkan, kehadiran negara melalui sertifikasi ini juga menjaga agar warisan tanah leluhur tidak hilang atau diklaim pihak luar, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat adat.

Hasil verifikasi awal Kementerian ATR/BPN mencatat, Desa Tandula Jangga memiliki 822,3 hektare tanah ulayat yang dinyatakan clear and clean dan siap untuk didaftarkan.

Bagi masyarakat adat, sertifikat tidak sekadar menjadi bukti kepastian hukum, melainkan juga jaminan bahwa tanah yang diwariskan secara turun-temurun akan tetap berada di tangan mereka. Program ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang pada 2025 dilaksanakan di delapan provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur.

Di Sumba Timur, pendaftaran tanah ulayat memiliki makna ganda: memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga eksistensi adat. Rezka menegaskan, hukum adat dan hukum nasional kini dapat berjalan selaras, dan sertifikat tanah ulayat menjadi pengikat yang melindungi tanah tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga diakui secara sah oleh negara.

“Kita ingin memastikan tanah ulayat tetap menjadi milik masyarakat adat, menjadi bagian dari identitas mereka, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sertifikat adalah bukti sah bahwa negara melindungi adat itu sendiri,” tutup Rezka Oktoberia.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update