![]() |
| Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025. |
Solok, Rakyatterkini.com - Pemerintah Kota Solok kembali menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Itu dibuktikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat di Padang, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan yang digelar di Kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, ini diikuti oleh 128 badan publik dari berbagai instansi di seluruh Sumatera Barat. Forum ini bukan ajang penyelesaian sengketa, melainkan kesempatan bagi badan publik untuk memaparkan capaian dan inovasi dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, menegaskan Monev merupakan agenda tahunan yang menjadi indikator implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Lebih dari sekadar penilaian, Monev adalah cermin bagi badan publik untuk terus memperbaiki transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Pada sesi ketiga Monev, Kota Solok tampil bersama Pemerintah Kota Padang Panjang, serta dua nagari yakni Nagari Koto Besar (Dharmasraya) dan Nagari Air Haji Barat (Pesisir Selatan). Kota Solok diwakili oleh Beny Junaidi, Ketua Bidang Pelayanan Informasi, dan Rano Efmon, sebagai Admin PPID Utama.
Beny menjelaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Solok telah dibentuk sejak tahun 2017 dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Sejak saat itu, berbagai langkah strategis dilakukan untuk memperkuat pengelolaan informasi publik.
“Kami konsisten memperluas akses informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lewat bimbingan teknis, serta menjalin sinergi dengan daerah lain,” ujarnya.
Sebagai wujud nyata keterbukaan, Pemko Solok telah menyediakan helpdesk PPID, ruang layanan informasi publik, dan menerbitkan sebanyak 1.947 Daftar Informasi Publik (DIP) yang bisa diakses masyarakat secara terbuka.
Dalam sesi diskusi, panelis mengangkat beberapa isu seperti pengelolaan anggaran PPID, informasi serta merta, inovasi ‘jemput DIP’, hingga klasifikasi informasi. Tim PPID Kota Solok berhasil menjawab seluruh pertanyaan dengan jelas dan meyakinkan, menegaskan kesiapan mereka dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan.
Kehadiran Kota Solok sebagai salah satu dari 10 besar badan publik kabupaten/kota terbaik dalam Monev 2025 menjadi bukti nyata komitmen terhadap pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel selaras dengan semangat good governance di Sumatera Barat. (lis)


