Notification

×

Iklan

Konflik Agraria Pasaman Barat Jadi Prioritas Penyelesaian Pemerintah

Rabu, 01 Oktober 2025 | 03:15 WIB Last Updated 2025-09-30T20:15:00Z

Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan saat menandatangi karya seni buatan pegawai BPN Padang 

Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah pusat menegaskan keseriusannya dalam menuntaskan persoalan pertanahan dan konflik agraria di Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam penyerahan ratusan sertifikat tanah di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selasa (30/9/2025).

AHY mengaku bersyukur bisa hadir bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Gubernur Sumbar, Wali Kota Padang, anggota DPR RI asal Sumbar, Mulyadi, serta masyarakat di Kerapatan Adat Nagari Kuranji. Menurutnya, penyerahan sertifikat tanah ini menjadi bukti nyata pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sertifikat yang diserahkan mencakup hak pakai untuk aset pemerintah daerah, hak milik untuk warga, serta sertifikat wakaf. AHY menekankan, kepemilikan sertifikat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah tersebut.

“Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat hidup lebih tenang dan merencanakan masa depannya dengan lebih baik,” ujar AHY.

Sementara itu, Ossy Dermawan menegaskan bahwa negara bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program sertifikasi tanah. Program ini bertujuan agar seluruh tanah di Indonesia tercatat, terpetakan, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Menurut Ossy, pemerintah gencar melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah, serta melibatkan pemangku adat melalui gugus tugas reforma agraria. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat marginal yang paling membutuhkan perlindungan hukum.

Terkait konflik agraria yang masih terjadi di Pasaman Barat, Ossy menyebut penyelesaian menjadi prioritas pemerintah. “Setiap kasus akan ditangani secara bertahap. Peran Kanwil, Kantah, dan gugus tugas reforma agraria sangat penting,” katanya. Ia menambahkan, kepala daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola pertanahan sesuai dinamika wilayahnya.

Ossy menekankan, penyelesaian konflik pertanahan dapat ditempuh melalui mediasi maupun jalur hukum, dengan prinsip utama menghindari kekerasan. Pemerintah berharap, percepatan sertifikasi tanah dan penanganan konflik agraria dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Sumbar, termasuk di Pasaman Barat, dan mencegah sengketa berkepanjangan.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update