![]() |
| Live TikTok. | Google |
RAKYATTERKINI.COM - Dalam beberapa tahun terakhir media sosial menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi termasuk saat ada aksi demonstrasi. Fitur siaran langsung di platform seperti TikTok sering digunakan oleh peserta aksi untuk menunjukkan situasi di lapangan secara langsung.
Setelah terjadinya demonstrasi yang menuntut pembubaran DPR sejak 25 agustus 2025 berujung ricuh di sejumlah kota, TikTok membatasi fitur siaran langsung karena peserta aksi massa tidak menyiarkan secara langsung jalannya aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
Fitur siaran langsung atau TikTok Live kembali bisa digunakan oleh para pengguna sejak selasa sore, 2 September 2025. Setelah sempat dinonaktifkan, platform video ini pendek ini memastikan layanan livestream kembali normal. Walaupun alasan dinonaktifkannya masih menimbulkan keraguan di benak beberapa orang.
Pernah terdengar rumor bahwa fitur itu sengaja dinonaktifkan agar orang-orang tidak bisa siarkan langsung terkini dari beberapa lokasi aksi demo, Hal ini kemudian memicu perdebatan.
Sebelumnya juru bicara tiktok mengatakan, membekukan fitur live di Indonesia selama beberapa hari ke depan, TikTok juga menghapus konten konten yang dinilai melanggar panduan komunitas di platform mereka, serta memantau situasi demonstrasi yang terjadi di tanah air.
“Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab,” kata juru bicara TikTok
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, mengatakan kementeriannya tidak memerintahkan TikTok membatasi fitur livd tersebut “Itu dari TikTok sendiri.” kata Alexandar Sabar pada 31 Agustus 2025.
“Perlu kami tegaskan di sini, bahwa kebijakan itu (ditangguhkannya fitur “LIVE”) bukan atas instruksi dari pemerintah, tapi secara sukarela dilakukan oleh TikTok,” kata Nezar saat ditemui wartawan di DPR RI, Selasa 2 September 2025.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk masukan terkait keberadaan fitur live TikTok.
“Kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok. Bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penurunan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama,” kata Meutya saat ditemui di Kompleks istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.
Selain mengancam kebebasan berekspresi masyarakat dan membatasi hak atas akses informasi, penghentian sementara fitur live di TikTok juga dapat merugikan pelaku usaha.
Langkah yang diakui Tiktok sukarela di tengah demonstrasi mengecam DPR dan kepolisian yang meluas tersebut dianggap sangat tidak tepat. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari penyebaran konten kekerasan, hoaks, ujaran kebencian dan lainnya.
Penonaktifan fitur ini tentu mengakibatkan masyarakat kehilangan satu saluran informasi yang penting untuk berbagi informasi secara langsung,” ujar Tania, dikutip dari laman resmi UGM, Kamis 04 September 2025.
Kondisi ini membuat masyarakat hanya dapat bergantung pada media arus utama, akan tetapi kecepatan informasinya lebih rendah. Dalam kondisi saat ini masyarakat justru membutuhkan platform untuk memfasilitasi proses komunikasi yang lebih terbuka.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Love Studies, Cellios Naila Huda menilai langkah tersebut adalah kemunduran. Menurutnya live streaming menjadi sumber informasi tercepat dan real time bagi publik melalui fitur tersebut masyarakat mampus mengakses informasi yang secara nyata fakta di lapangan seperti apa.
Selain aspek kebebasan berekspresi fitur live Tiktok juga banyak digunakan pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berjualan. Penonaktifan fitur ini tentu akan berdampak bagi pemasaran yang dilakukan UMUM dan ekonomi digital.
Untuk itu, seharusnya kebijakan ini diambil secara bijaksana. Kebijakan yang diambil perlu didasarkan fitur-fitur apa saja yang beresiko, durasi penonaktifan layanan, dan transparansi proses mengapa kebijakan itu diambil.
Pembatasan fitur live di TikTok selama demo dilakukan agar bisa menjaga keamanan, mencegah adanya provokasi atau informasi yang tidak benar dan cepat menyebar. Namun, kebijakan ini juga membuat masyarakat sulit mengamati langsung situasi di lapangan dan bisa menghambat upaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia upaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak berwenang.
Kejadian ini menunjukkan ada keseimbangan yang sulit di antara pentingnya keamanan dan kebebasan orang-orang untuk berbicara dengan terbatas.
Karena itu, pembatasan fitur live sebaiknya hanya dipakai sebagai langkah terakhir, bukan sebagai langkah utama, ketika menghadapi dinamika politik dan aksi demonstrasi di era modern.
Kalau terus dilakukan, pembatasan seperti ini bisa bikin masyarakat semakin tidak percaya ke pemerintah dan media sosial.
Tapi di era digital sekarang, kepercayaan masyarakat sangat penting. Jadi, lebih baik pemerintah dan platform media sosial fokus pada literasu digital, menjaga sikap terbuka, dan berikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara sehat. (*)
Penulis: Tri Indah Sjafitri, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas


