Notification

×

Iklan

Digital, Inklusif, dan Transparan: Arah Baru Pelayanan Publik Sumatera Barat

Sabtu, 04 Oktober 2025 | 06:00 WIB Last Updated 2025-10-03T23:00:00Z

Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Arry Yuswandi, pada acara pendampingan standar pelayanan.

Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Pendampingan Standar Pelayanan (SP), Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), dan Standardisasi Jenis Pelayanan bagi pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Jumat (3/10/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah agenda penting yang harus menjadi prioritas bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong agar seluruh perangkat daerah menghadirkan layanan publik yang adil, inklusif, dan menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia, sejalan dengan visi terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan,” ujar Arry.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh atas lahirnya PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

“Kami menyambut baik regulasi ini karena dapat memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis, inklusif, dan berkeadilan,” imbuhnya.

Sekda menilai digitalisasi pelayanan publik menjadi keniscayaan dalam membangun birokrasi yang lebih sederhana, cepat, dan transparan. Keberadaan SIPPN disebutnya sangat strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ia juga memaparkan berbagai strategi yang tengah dijalankan oleh Pemprov Sumbar, antara lain, penguatan regulasi melalui Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penguatan Standar Pelayanan (SP), pengembangan platform digital terintegrasi “SEPAKAT”

Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik (KPP-IPP), kerja sama dengan mitra strategis, optimalisasi pemanfaatan SIPPN, dan peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN.

Sementara itu, Ajib Rakhmawanto, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB menyampaikan standar pelayanan adalah elemen kunci dalam penyelenggaraan layanan publik.

“Standar pelayanan adalah landasan utama dan tolak ukur agar layanan publik berjalan dengan baik, pasti, dan terukur. Semua jenis layanan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus memenuhi standar yang jelas,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keseragaman penamaan dan penyelenggaraan layanan, termasuk pada aplikasi layanan publik berbasis digital.

“Kami berharap pemerintah daerah memastikan bahwa layanan publik, baik manual maupun digital, tidak memiliki banyak perbedaan dalam penamaan, meskipun substansinya sama. Hal ini penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan,” jelas Ajib.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pemerintahan di Sumatera Barat untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berstandar nasional. (*/gp)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update