![]() |
| Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah mulai menguji coba sistem digital untuk pendaftaran bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Melalui platform ini, masyarakat dapat mendaftarkan diri maupun mengusulkan tetangganya agar terdaftar sebagai penerima bansos.
Uji coba pertama dilaksanakan di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, sejak 2 Oktober 2025. Sejumlah pejabat tinggi negara hadir meninjau langsung, di antaranya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, sistem digital ini dibuat untuk mengurangi potensi subjektivitas dalam penentuan penerima bansos.
“Yang memilih dan memilah nanti adalah sistem. Jadi prosesnya lebih objektif dan transparan,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (3/10/2025).
Masyarakat yang belum memiliki gawai tetap bisa mengikuti proses pendaftaran dengan bantuan pendamping PKH, perangkat desa, RT/RW, atau tokoh setempat.
Data penerima akan diverifikasi secara otomatis menggunakan pengenalan wajah dan biometrik, lalu dicocokkan dengan basis data pemerintah, mulai dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPN, hingga Samsat.
Dengan begitu, bantuan sosial diharapkan lebih tepat sasaran sekaligus mencegah tumpang tindih penerimaan.
“Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui dengan jelas siapa saja yang menerima bantuan, apakah satu atau lebih program,” tambah Gus Ipul.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena memiliki kondisi geografis beragam: wilayah pesisir, pegunungan, daerah padat penduduk, hingga kawasan dengan akses sinyal terbatas. Hal ini dimaksudkan untuk menguji keandalan aplikasi di berbagai medan sebelum diterapkan secara nasional.
“Memang dipilih di daerah dengan tantangan sinyal dan infrastruktur. Supaya sistem benar-benar teruji di lapangan,” jelas Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, inisiatif digitalisasi bansos merupakan arahan langsung Presiden untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat diawasi publik. Integrasi melalui Perlinsos juga memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara lebih efektif.
“Dengan sistem ini, seluruh data program bantuan dari pusat hingga daerah bisa dilihat secara menyeluruh. Tujuannya satu: memastikan bansos benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Jika berjalan lancar, sistem Perlinsos akan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia dan menjadi standar baru dalam pengelolaan bantuan sosial di era digital. (Ris1)


