Padang, Rakyatterkini.com – Bank Nagari dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) menggelar workshop bertema “Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Penanganan Kredit Macet melalui Jalur Non-Litigasi dan Litigasi”, yang sekaligus diwarnai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Acara berlangsung pada Rabu, 24 September 2025, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Pusat Bank Nagari. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejati Sumbar, Yuni Daru Winarsih, serta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank Nagari.
PKS ditandatangani oleh Kepala Kejati Sumbar Yuni Daru Winarsih dan Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi dalam penyelesaian kredit bermasalah, baik melalui jalur hukum (litigasi) maupun pendekatan di luar pengadilan (non-litigasi).
Dalam sambutannya, Yuni Daru Winarsih menekankan bahwa penyelesaian kredit macet melalui jalur non-litigasi dapat menjadi alternatif yang lebih efisien. Pendekatan seperti mediasi, negosiasi, dan restrukturisasi kredit dianggap lebih cepat dan tetap menjaga hubungan baik antara bank dan debitur.
“Penyelesaian kredit bermasalah tidak selalu harus melalui proses litigasi yang memakan waktu dan biaya. Metode non-litigasi lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan tanpa merusak kepercayaan dan kerja sama yang sudah terjalin,” jelas Yuni.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyambut positif kerja sama ini. Ia menilai dukungan Kejati Sumbar melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjadi kekuatan tambahan untuk menjaga stabilitas keuangan Bank Nagari.
“Kerja sama ini akan memperkuat upaya kami menekan risiko kredit macet, menjaga kualitas aset, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nagari sebagai bank milik daerah,” ujar Gusti.
Menurutnya, sinergi antara lembaga perbankan dan institusi penegak hukum seperti Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi bukti komitmen bersama antara lembaga negara dan BUMD untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan daerah melalui penegakan hukum yang adil dan efisien.(da*)


