Padang, Rakyatterkini.com – Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua KONI Sumatera Barat (Sumbar) diduga melanggar aturan internalnya sendiri terkait proses seleksi calon ketua. Dugaan ini muncul setelah dua calon, Tommy Irawan Sandra dan Hamdanus, dinyatakan lolos untuk maju dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprovlub) yang rencananya digelar pada Senin (29/9/2025) di Aula Kantor Gubernur.
Dalam aturan TPP, surat dukungan ganda dari KONI kabupaten/kota atau Pengprov cabang olahraga (Cabor) dianggap tidak sah. Namun, kenyataannya, Tommy Irawan Sandra yang mendaftar lebih awal pada Minggu (28/9/2025) pukul 15.20 WIB, tercatat memperoleh dukungan 11 KONI daerah dan 25 Cabor dengan formulir resmi dari TPP. Sementara Hamdanus, yang mendaftar mendekati batas waktu, mengklaim memiliki dukungan dari 8 KONI daerah dan 44 Cabor.
Masalah muncul karena hanya 15 KONI kabupaten/kota yang memiliki hak suara. Jika ditotal, dukungan yang diterima kedua calon mencapai 19 KONI, sehingga muncul indikasi adanya surat dukungan ganda. Beberapa surat dukungan diduga tidak sah, karena sudah beredar sebelum TPP mengeluarkan formulir resmi terbaru.
Selain itu, TPP juga diduga melanggar aturan terkait tanda tangan pada surat dukungan Cabor. Lima surat dukungan untuk Tommy Irawan dibatalkan karena ditandatangani sekretaris, padahal aturan membolehkan sekretaris menandatangani dengan syarat ada mandat atau izin dari ketua Pengprov. Tim Tommy Irawan pun menyertakan bukti izin melalui surat resmi maupun pesan elektronik.
Menanggapi situasi ini, tokoh olahraga perempuan Sumbar, Esneti, meminta TPP menjalankan proses seleksi secara adil dan independen. “Proses ini harus steril, transparan, dan profesional. TPP wajib tegas dan bebas dari campur tangan pihak luar,” tegas Esneti, Minggu (28/9/2025).
Esneti menekankan bahwa dukungan 11 KONI kabupaten/kota untuk Tommy Irawan sudah sah dan hanya menyisakan empat suara lagi. “Form surat dukungan ini hanya diberikan satu per pemilik suara, jadi dukungan ini bukan rekayasa,” tambahnya.
Menurut Esneti, integritas dan netralitas TPP sangat menentukan masa depan pembinaan olahraga di Sumbar. “Ketua dan anggota TPP harus menjaga sportivitas dan tidak berpihak pada calon manapun,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua TPP, Purwadi Arianto, menegaskan bahwa surat dukungan ganda otomatis batal dan tidak dihitung. “Ini sudah diatur dalam tata tertib dan dibahas pada Rakorsi kemarin,” katanya.
Bermodal ketegasan ini, tim Tommy Irawan berencana menempuh jalur hukum terkait disahkannya dukungan ganda yang dianggap merugikan pihaknya.(da*)


