Notification

×

Iklan

Pertanyaan soal MBG Picu Pencabutan ID Pers

Senin, 29 September 2025 | 13:15 WIB Last Updated 2025-09-29T06:15:00Z

ilustrasi

Jakarta, Rakyatterkini.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut kartu liputan (ID pers) milik jurnalis CNN Indonesia berinisial DV. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik sekaligus ancaman serius terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Pencabutan itu terjadi usai peliputan kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu, 27 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, DV mengajukan pertanyaan kepada Presiden terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan publik menyusul beberapa kasus dugaan keracunan.

Berdasarkan informasi dari AJI Jakarta dan LBH Pers, Biro Pers Istana langsung mendatangi kantor CNN Indonesia pada malam hari pukul 20.00 WIB untuk mengambil ID liputan DV. Pihak Istana beralasan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan konteks acara, sehingga diputuskan pencabutan kartu liputan.

Tindakan ini menuai kritik tajam. AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan bahwa pertanyaan jurnalis CNN Indonesia merupakan bagian dari tugas jurnalistik yang sah dan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pertanyaan mengenai MBG adalah bentuk kontrol terhadap kebijakan publik, apalagi program tersebut merupakan prioritas Presiden. Itu jelas bagian dari fungsi pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf d UU Pers,” tulis kedua lembaga dalam pernyataan resmi, Minggu (28/9/2025).

Dalam aturan tersebut, pers memiliki fungsi melakukan pengawasan, kritik, koreksi, serta memberikan saran demi kepentingan umum. Pasal 18 UU Pers bahkan menegaskan, pihak yang menghalangi kerja jurnalistik bisa dipidana hingga dua tahun atau dikenakan denda maksimal Rp500 juta.

AJI Jakarta dan LBH Pers menilai pencabutan kartu liputan tidak hanya merugikan seorang jurnalis, tetapi juga menghalangi masyarakat memperoleh informasi transparan mengenai kebijakan publik.

Mereka juga menyinggung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan pejabat negara membuka informasi selama menggunakan anggaran publik.

“Pernyataan Presiden mengenai evaluasi MBG seharusnya dipandang sebagai bentuk keterbukaan. Itu justru penting untuk menyeimbangkan informasi di masyarakat,” ujar Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim.

Senada, Direktur LBH Pers Mustafa Layong menilai langkah Biro Pers Istana bukan hanya melukai kebebasan pers, tetapi juga memperburuk kualitas demokrasi. Ia mendesak agar praktik semacam ini tidak kembali terulang.

Dalam pernyataannya, AJI Jakarta dan LBH Pers menyampaikan tiga tuntutan utama:

Biro Pers Sekretariat Presiden diminta meminta maaf dan segera mengembalikan kartu liputan jurnalis CNN Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi pejabat Biro Pers yang mengambil keputusan tersebut.

Semua pihak diingatkan bahwa kerja jurnalistik dijamin undang-undang, dan segala bentuk intimidasi maupun pembatasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran prinsip negara hukum serta demokrasi.

Insiden ini menambah catatan panjang kasus pembatasan terhadap jurnalis di Indonesia. AJI Jakarta dan LBH Pers menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak, termasuk lembaga kepresidenan, untuk menjaga kemerdekaan pers sebagaimana dijamin konstitusi dan peraturan perundangan.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update