Notification

×

Iklan

PDAM Tirta Anai Terapkan Seleksi Transparan untuk Cegah KKN dalam Pengisian Jabatan

Minggu, 28 September 2025 | 00:00 WIB Last Updated 2025-09-27T17:00:00Z

Seleksi jabatan di Padang Pariaman.

Pariaman, Rakyatterkini.com - Pengisian jabatan struktural kerap menjadi celah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), baik di lingkungan pemerintahan, BUMN, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem seleksi jabatan yang transparan dan profesional.

Sebagai langkah nyata, PDAM Tirta Anai, BUMD milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar pemetaan dan penilaian potensi serta kompetensi pegawai (talent pool) pada Sabtu, 27 September 2025, di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan melalui sistem promosi jabatan yang terbuka dan berbasis merit.

Direktur PDAM Tirta Anai, Aznil Mardin, menegaskan seleksi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menempatkan SDM yang berkualitas dan berintegritas di setiap posisi struktural.

“Seleksi ini dilakukan agar jabatan-jabatan struktural diisi oleh pegawai terbaik yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Aznil kepada wartawan.

Ia juga memastikan proses seleksi dilakukan secara objektif dan tanpa intervensi pihak manapun.

“Tidak ada sistem titipan dalam proses ini. Tirta Anai harus diisi oleh SDM yang benar-benar mampu memberikan pelayanan air bersih terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Langkah ini mendapat dukungan dari Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“Pemerintah daerah mendukung penuh upaya PDAM dalam memetakan potensi pegawai. Ini penting untuk memastikan BUMD dikelola oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas,” ujar JKA.

Ia juga menyampaikan bahwa tata kelola SDM yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, pemerhati kebijakan daerah dari Padang Pariaman Perubahan, Syamsul Bahri, menilai bahwa proses seleksi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Menurutnya, perusahaan harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dalam setiap tahapan seleksi.

“Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan terbuka agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk meminimalkan potensi terjadinya KKN dalam pengisian jabatan,” jelas Syamsul.

Ia menambahkan bahwa penerapan talent pool bukan hanya menjadi alat seleksi, tapi juga sebagai data strategis untuk pengembangan SDM di masa depan.

“Dengan memiliki peta kompetensi pegawai, organisasi akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan, mutasi, rotasi, maupun promosi. Ini berlaku tidak hanya di BUMD, tapi juga di pemerintahan, BUMN, maupun swasta,” tutupnya. (suger)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update