![]() |
| Makan Bergizi Gratis. | Foto Indonesia.go.id |
RAKYATTERKINI.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang sudah banyak menuai kontroversi. Program ini memang memiliki tujuan yang mulia yaitu menurunkan angka stunting di Indonesia, serta memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang yang diperlukan untuk menjalani aktivitas belajar sehari-hari.
MBG juga memiliki dampak sosial yang positif bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi mereka tak perlu lagi datang ke sekolah dengan perut kosong, dan bisa mengemban ilmu dengan lebih fokus serta efisien, namun ketika kebijakan ini diimplementasikan fakta di lapangan tidak semulus dengan apa yang diinginkan.
Banyak kontroversi yang telah terjadi selama program ini dijalankan terutama pada anggaran pendidikan yang terpangkas besar, sementara itu dalam implementasinya program ini masih belum memenuhi standar yang diinginkan masyarakat.
Apakah program ini memang bisa memenuhi tujuannya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, atau apakah malah hanya menjadi beban untuk pendidikan?
Secara konsep sendiri program MBG ini memang dibutuhkan untuk menurunkan stunting di Indonesia yang cukup tinggi.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melaporkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia adalah 19,8%, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 dengan adanya program MBG ini pemerintah diharapkan dapat menurunkan stunting di Indonesia.
Secara teoritis juga dengan program ini anak dapat meningkatkan fokus pembelajarannya dan juga membantu mereka mencapai prestasi akademik yang lebih bai, tentu ini adalah hal yang sangat positif untuk meningkatkan pendidikan Indonesia.
Tak hanya itu saja program ini juga dinilai menjadi investasi jangka pandang, melalui program ini anak-anak sehat yang asupan gizinya terpenuhi kelak di masa depan akan tumbuh menjadi generasi emas yang produktif dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul.
Diharapkan bisa mewujudkan gagasan Indonesia emas 2045 yang tak hanya bersaing di bidang pendidikan namun juga mampu bersaing secara global, maka dari itu gizi yang baik erat kaitannya dengan perkembangan otak dan kemampuan belajar.
Dengan program ini diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul agar menjadi kunci kemajuan suatu bangsa, jadi tidak mengherankan jika pemerintah banyak mengalokasikan anggaran untuk kebijakan ini karena manfaatnya bukan hanya untuk saat ini namun juga untuk masa depan bangsa.
Meski secara konsep dan teoritis memiliki banyak dampak yang positif, kebijakan MBG juga tak luput dari berbagai permasalahan yang ada. Masalah utama dari program ini ada dari jumlah anggarannya, dalam nota keuangan RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan.
Dari jumlah itu, sekitar Rp223,6 triliun diarahkan khusus untuk program MBG. Artinya, hampir sepertiga dana pendidikan digunakan hanya untuk membiayai makan bergizi gratis. Tentu ini menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan.
Anggaran sebesar itu seharusnya tidak hanya digunakan untuk fokus pada program MBG saja, melainkan juga pada sektor-sektor lain di bidang pendidikan seperti pemerataan fasilitas dan infrastruktur pendidikan di setiap daerah.
Peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan juga mendanai suatu program yang inovatif dan tidak kaku agar dapat relevan dengan pendidikan di Indonesia.
Dengan demikian pendidikan bisa jauh lebih berkembang ke arah yang lebih baik, gizi memang penting akan tetapi jika tak didukung dengan kualitas belajar yang baik maka pendidikan akan sulit berkembang.
Selain itu pemerintah juga harus memenuhi kesejahteraan para guru, dengan kualitas guru yang baik maka siswa-siswa akan lebih mudah dalam memahami pelajaran, maka dari itu pemerintah harus mengevaluasi anggaran yang diperlukan untuk program MBG agar seimbang dengan kebutuhan pendidikan yang lain.
Selain anggaran, persoalan teknis di lapangan juga menimbulkan keprihatinan, sudah banyak kasus-kasus keracunan massal dari program MBG. Ini mendapat banyak kritik pedas dari masyarakat yang di mana program bertujuan jelas untuk memenuhi gizi anak-anak, justru malah membawa petaka bagi anak-anak.
Dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa sejak awal program berjalan hingga September 2025, terdapat lebih dari 5.300 siswa yang menjadi korban keracunan makanan bergizi gratis. Kasus ini tak boleh sekadar dipandang hanya sebagai angka, dan data saja tetapi adalah tragedi yang menimpa ribuan anak-anak.
Pemerintah harus bertanggung jawab dengan kasus-kasus yang sudah ada hendaknya diadakan evaluasi dan peninjauan ulang dalam implementasi di lapangan, agar kasus-kasus sebelumnya tidak terjadi kembali di masa depan.
Ini merupakan PR besar bagi pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan, karena teori tidak semudah dalam menjalankan prakteknya masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan diperbaiki jika kebijakan ini mau dipertahankan terus untuk kedepannya.
Dari segi ekonomi efektivitas MBG masih diperdebatkan, biaya yang dibutuhkan besar namun kontribusi terhadap ekonomi nasional relatif kecil. Dari segi pendidikan memang gizi pada dasarnya penting akan tetapi kualitas pendidikan tak hanya sekadar dari makanan yang diberikan.
Mau sehebat apapun gizi pada anak jika kualitas pendidikan rendah dan tak memadai dalam jalannya kegiatan belajar-mengajar, maka hasil yang diinginkan tidak bisa didapatkan secara maksimal, perlu ada penyeimbang kebijakan di sektor pendidikan yang tak hanya fokus pada gizi tapi juga fokus mendukung pada kualitas pembelajaran.
Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak ide memberikan makanan kepada anak-anak, justru program ini bisa menjadi sebuah terobosan jika dikelola dengan tepat. Namun pemerintah harus mencari solusi atau jalan tengah agar kebijakan yang dilakukan berjalan dengan baik.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan
1. Diversifikasi sumber anggaran
pemerintah harus pandai dalam mengalokasikan anggaran untuk program MBG agar tidak terlalu membebani sektor pendidikan. Program MBG bisa disokong bersama melalui anggaran kesehatan, perlindungan sosial, bahkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, sektor pendidikan tidak kehilangan porsi anggaran untuk guru dan fasilitas belajar
2.Perkuat kualitas dan keamanan makanan
Pemerintah perlu membuat sistem pengawasan berlapis dengan evaluasi tinggi demi menjaga keamanan pada kualitas makanan, dimulai dari dapur produksi hingga distribusi ke sekolah serta makanan harus sesuai dengan standar gizi yang seharusnya. Selain itu pemerintah juga harus melibatkan badan-badan kesehatan dan lembaga independen agar kasus keracunan tak berulang.
3.Libatkan ekonomi lokal
Gunakan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM di daerah sekitar sekolah. Selain menjamin kesegaran makanan, cara ini juga bisa menggerakkan roda ekonomi lokal, sehingga manfaat MBG meluas ke masyarakat.
4. Kunci tetap ada pada mutu pendidikan
Anak-anak sehat jasmani juga harus didukung oleh kualitas guru yang mumpuni, kurikulum yang relevan, dan fasilitas yang lengkap, tanpa semua itu MBG hanya memberikan energi pada anak-anak tapi tidak menjamin meningkatkan kualitas kecerdasan.
Program ini adalah upaya dan komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda, tetapi jika anggaran pendidikan terus-menerus digunakan, maka tetap akan menjadi masalah yang besar dan pada akhirnya hanya akan menjadi bumerang. (*)
*Penulis: Pasha Abil Ginayah, Mahasiswa Departemen Ilmu politik, Universitas Andalas


