Notification

×

Iklan

Investigasi Ungkap Ancaman Ekologis di Pulau Sipora

Minggu, 28 September 2025 | 05:17 WIB Last Updated 2025-09-27T23:41:29Z

Diseminasi hasil liputan investigasi kolaborasi bertajuk “Menyelamatkan Mentawai dari Keserakahan”

Mentawai , Rakyatterkini.com – Ancaman terhadap kelestarian hutan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Mentawai kembali menjadi sorotan utama. 

Isu ini mengemuka dalam kegiatan diseminasi hasil liputan investigasi kolaboratif bertajuk “Menyelamatkan Mentawai dari Keserakahan” yang digelar oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) Simpul Sumatera Barat di Kantor AJI Padang, Jumat (26/9/2025).

Investigasi ini merupakan hasil kerja sama enam media, yakni Tempo, KBR, Langgam, Mentawaikita, Law-Justice, dan Ekuatorial melalui platform Depati Project. 

Acara dibuka dengan pemutaran video di balik layar proses liputan, memperlihatkan panjangnya perjalanan para jurnalis menggali informasi terkait rencana eksploitasi besar-besaran di Pulau Sipora, Mentawai. 

Sorotan ini wajar mengingat Sipora merupakan pulau kecil yang rawan bencana ekologis sekaligus menjadi ruang hidup utama masyarakat adat.

Perwakilan Forum Mahasiswa Mentawai, Markolinus Sagulu, menegaskan bahwa hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan juga penopang budaya dan masa depan masyarakat adat. Ia menilai kehadiran perusahaan besar yang hendak merambah hutan adalah ancaman nyata terhadap eksistensi Mentawai. 

Markolinus juga mengkritik lemahnya sikap pemerintah daerah. Ia menyebut komitmen yang pernah dituangkan dalam bentuk surat resmi tidak pernah ditindaklanjuti. “Omong kosong Bupati Kepulauan Mentawai,” tegasnya.

Nada serupa disampaikan Gerson Saleleubaja dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM). Menurutnya, izin penggunaan lahan yang diberikan pemerintah pusat berpotensi memicu konflik karena banyak area yang diklaim perusahaan tumpang tindih dengan hutan adat yang telah diakui secara hukum. 

Jika tidak ditangani dengan melibatkan pemilik hak ulayat, ia khawatir hal ini akan menimbulkan gejolak sosial. Gerson juga menyoroti indikasi kejanggalan dalam penerbitan izin, mulai dari status tanah yang tidak jelas hingga dugaan manipulasi informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Indah dari Walhi Sumbar memaparkan hasil penelusuran lembaganya yang menemukan banyak cacat prosedural dalam perizinan PT SPS. Ia mencontohkan dokumen Amdal yang tidak memuat kajian mitigasi bencana, padahal Sipora merupakan pulau kecil dengan tingkat kerentanan tinggi. 

Indah juga menyebutkan bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi menyeluruh. Dari catatan Walhi, sedikitnya tujuh desa menyatakan penolakan terhadap rencana konsesi. Kondisi ini, katanya, mencerminkan praktik ekosida yang akan membawa dampak panjang bagi lingkungan.

“Prinsip FPIC persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan seharusnya dijunjung tinggi, namun dalam kasus ini jelas diabaikan,” ujarnya.

Yose Hendra, jurnalis Langgam.id sekaligus kolaborator Depati Project, menyinggung sosok pemilik PT SPS, Haji Bahrial. Nama pengusaha tersebut disebut kerap muncul dalam konflik agraria dan pertambangan di Sumatera Barat, mulai dari kasus pertambangan di Sawahlunto hingga konflik lahan di Bidar Alam. 

Riwayat tersebut menambah kekhawatiran publik terhadap potensi masalah baru di Mentawai.

Menurut Aidil Ichlas dari Depati Project, alasan memilih Sipora sebagai fokus liputan adalah karena pulau kecil ini memiliki kawasan hutan luas, sekitar 21 ribu hektare, yang kini terancam deforestasi.

“Pulau kecil ini sangat rentan. Jika hutannya hilang, air pun lenyap, dan masyarakat kehilangan segalanya,” ungkap Aidil. (da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update