 |
| Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat yang tergabung dalam gerakan 17+8. Ini tertuang dalam Surat Keputusan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada Kamis, 4 September 2025.
Dalam keputusan itu, DPR RI mengumumkan sejumlah langkah penting yang menyentuh langsung hak keuangan, fasilitas, serta mekanisme pengawasan terhadap para anggotanya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan keputusan tersebut diambil untuk menjawab langsung tuntutan masyarakat.
“DPR RI berkomitmen memperkuat transparansi, menegakkan etika, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dibacakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/25).
DPR RI sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR. Selain itu, tunjangan anggota DPR meliputi tunjangan listrik hingga komunikasi intensif akan dipangkas.
"DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," ujar Sufmi Dasco
Tiga poin utama yang disorot publik, antara lain:
1. Penugasan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
DPR menegaskan MKD diberi mandat untuk memproses anggota DPR yang bermasalah, termasuk yang telah dinonaktifkan partainya. Hak-hak keuangan mereka dipastikan tidak dibayarkan.
2. Transparansi hak keuangan anggota DPR.
DPR berjanji memperkuat keterbukaan informasi dan partisipasi publik, terutama dalam proses legislasi maupun kebijakan lain yang berkaitan dengan anggaran negara.
3. Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR.
Sejumlah fasilitas yang selama ini diterima anggota dewan dipangkas, meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi.
Selain itu, DPR juga telah menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan terhitung sejak 31 Agustus 2025, dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.
Langkah-langkah ini dinilai sebagai bentuk tindak lanjut konkret atas desakan publik agar DPR lebih akuntabel dan efisien dalam menggunakan anggaran negara.
Sejumlah kalangan sipil menyambut positif keputusan itu, meski tetap menekankan perlunya pengawalan publik agar implementasi tidak berhenti pada dokumen semata.
Kini, seluruh keputusan tersebut masuk tahap tindak lanjut oleh DPR RI bersama alat kelengkapan dewan terkait. Publik diimbau terus mengawasi agar reformasi internal parlemen benar-benar berjalan sesuai tuntutan rakyat. (Ris1)
