Notification

×

Iklan

Banjir Kota Jambi: Kebijakan yang Masih Reaktif

Selasa, 30 September 2025 | 16:30 WIB Last Updated 2025-09-30T10:07:53Z

Ilustrasi banjir. | by google

RAKYATTERKINI.COM - Banjir merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Jambi. Setiap musim hujan, sebagian wilayah Kota Jambi kerap dilanda banjir akibat curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase, serta berkurangnya daerah resapan air. 
Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan perkantoran tanpa memperhatikan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan.
 
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menunjukkan bahwa beberapa kecamatan seperti Pasar Jambi, Danau Sipin, Danau Teluk, dan Pelayangan merupakan daerah yang cukup rentan terkena banjir. 

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, mengancam kesehatan, serta menurunkan kualitas hidup warga.

Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam menangani banjir masih menghadapi banyak kelemahan yang perlu dikritisi. Pertama, partisipasi masyarakat belum dimaksimalkan secara optimal. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan ketika banjir sudah terjadi, misalnya dalam evakuasi atau penyaluran bantuan darurat. 

Padahal, pada tahap perencanaan dan mitigasi, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencegah banjir sejak dini. Ketidakseriusan dalam mendorong partisipasi publik membuat kebijakan yang diambil bersifat top-down, kurang menyentuh kebutuhan warga, serta tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kedua, penanganan banjir di tingkat lokal masih terkesan tidak teratur dan cenderung reaktif. Pemerintah lebih sering melakukan tindakan darurat, seperti menolong korban dan membagikan bantuan, dibanding berusaha mencegah banjir sejak awal. 

Langkah pencegahan, misalnya memperbaiki drainase, membersihkan atau memperbaiki sungai, serta memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, masih jarang dilakukan secara rutin. Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih fokus menangani banjir setelah terjadi, bukan mencegah risikonya sejak awal.

Ketiga, dari sisi teknis, infrastruktur pengendalian banjir di Kota Jambi belum mampu menahan curah hujan ekstrem. Drainase yang ada kerap tersumbat, daya tampung sungai terbatas, dan ruang terbuka hijau yang bisa berfungsi sebagai daerah resapan semakin berkurang. 

Pemerintah lebih sering mengandalkan solusi cepat seperti pemasangan pompa air untuk menyedot genangan, padahal solusi ini hanya bersifat sementara. Upaya jangka panjang seperti pembangunan kanal, kolam retensi, dan perencanaan tata ruang berbasis lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.

Keempat, kelemahan juga terlihat dari sisi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Kapasitas pemerintah daerah, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun koordinasi lintas sektor, masih sangat terbatas. 

Lemahnya penegakan aturan tata ruang membuat alih fungsi lahan sulit dikendalikan, sementara koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan lembaga terkait belum berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan kebijakan penanganan banjir berjalan terpisah-pisah dan tidak menyatu, sehingga dampaknya kurang efektif dalam mengurangi risiko bencana.

Banjir di Kota Jambi tidak bisa lagi ditangani hanya dengan langkah darurat, melainkan perlu strategi kebijakan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu solusi utama adalah memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur drainase kota. 

Banyak saluran air yang sudah tidak mampu menampung debit hujan tinggi, sehingga perlu perbaikan, pelebaran, serta penambahan infrastruktur pendukung seperti kolam retensi, sumur resapan, dan kanal. Dengan demikian, air hujan dapat ditampung sementara sebelum dialirkan ke sungai, sehingga potensi genangan berkurang.

Selain itu, pemerintah juga harus menegakkan aturan tata ruang secara lebih ketat. Alih fungsi lahan menjadi permukiman atau kawasan komersial tanpa memperhatikan aspek lingkungan membuat daerah resapan air semakin berkurang. 

Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan izin pembangunan di kawasan rawan banjir serta peningkatan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah serapan alami. Konsep kota hijau atau green city dapat menjadi acuan untuk pembangunan yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam penanganan banjir. Pemerintah perlu membentuk kelompok masyarakat siaga banjir di tingkat kelurahan, mendorong warga untuk terlibat dalam menjaga kebersihan drainase lingkungan, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. 

Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, kebijakan banjir akan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah juga harus memperkuat kapasitas internalnya. Ini dapat dilakukan dengan menambah alokasi anggaran khusus untuk mitigasi banjir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen bencana, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat agar tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga perlu ditingkatkan, misalnya melalui sistem peringatan dini berbasis aplikasi, SMS, atau media sosial yang dapat memberi informasi cepat kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif dan jangka pendek, tetapi lebih terarah pada solusi jangka panjang yang komprehensif. 

Integrasi antara infrastruktur, tata ruang, partisipasi masyarakat, kelembagaan, dan teknologi akan menjadi kunci untuk mengurangi risiko banjir di Kota Jambi secara berkelanjutan. (*)

*Penulis: Fearlesiano Bronsod, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas


IKLAN



×
Berita Terbaru Update