Jakarta, Rakyatterkini.com– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan tanah dan ruang secara adil dan berkelanjutan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pendaftaran dan pengadministrasian Tanah Ulayat di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menekankan bahwa kegiatan ini menunjukkan kehadiran negara dalam mengakui serta melindungi tanah adat masyarakat hukum adat.
“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan menjadi prioritas, termasuk tanah ulayat. Kehadiran kami menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi aset masyarakat hukum adat,” ujar Andi Tenri Abeng saat membuka Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, pendaftaran tanah ulayat menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Dengan pengakuan resmi, tanah adat tidak hanya dihormati secara adat, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang mencegah konflik dan klaim pihak lain. “Manfaatnya jelas, selain kepastian hukum, juga melindungi nilai sosial, budaya, dan spiritual tanah ulayat, bukan sekadar ekonomis,” tambah Andi.
NTT termasuk salah satu dari delapan provinsi yang menjadi target program pendaftaran tanah ulayat pada 2025. Di Kabupaten Manggarai, Masyarakat Hukum Adat Niang Todo di Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Barat, memiliki tanah ulayat seluas sekitar 2 hektare dengan status clear and clean. Sementara itu, di Kabupaten Ngada terdapat tiga masyarakat hukum adat dengan total tanah lebih dari 113 hektare yang siap didaftarkan. Kabupaten Nagekeo memiliki sembilan bidang tanah ulayat seluas hampir 196 hektare.
Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, menyambut positif kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat adat memahami program ini. “Program ini tidak hanya untuk Kota Ruteng atau Todo, tetapi akan diperluas ke wilayah lain. Keberhasilan bergantung pada kesadaran masyarakat hukum adat,” katanya.
Program ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), hasil kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia. Pada 2025, program ini dilaksanakan di delapan provinsi, termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai, dan Sumba Timur di NTT.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian ATR/BPN menyerahkan secara simbolis 200 sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Manggarai. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, didampingi Andi Tenri Abeng dan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN NTT, Agung Sucahyono.
Kegiatan sosialisasi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah Ulayat dan Tanah Komunal, Setyo Anggraini; Program Manager Project Management Unit ILASPP, M. Sigit Widodo; Senior National Policy Manager Landesa Indonesia, Rino Subagyo; serta Nitta Rosalin Marbun dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara daring. Beberapa Kepala Kantor Pertanahan di Pulau Flores juga turut hadir.(da*)


