Notification

×

Iklan

Kementerian BUMN Dihapus, Diganti Lembaga Baru

Jumat, 26 September 2025 | 16:52 WIB Last Updated 2025-09-26T09:52:00Z

Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang BUMN, Andre Rosiade.

Jakarta, Rakyatterkini.com 
– Komisi VI DPR RI bersama pemerintah sepakat menghapus status Kementerian BUMN dan menggantinya dengan sebuah lembaga baru.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang BUMN, Andre Rosiade, dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (25/9/2025). Revisi ini juga mencakup beberapa perubahan penting terkait audit dan status pejabat BUMN.

Andre menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya dapat melakukan audit terhadap BUMN sesuai ketentuan perundang-undangan. “Sebelumnya audit BPK dianggap terbatas, sehingga menimbulkan persepsi bahwa BPK tidak bisa mengaudit BUMN. Kami membuka ruang ini agar BPK dapat melakukan audit sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, revisi UU BUMN menghapus ketentuan yang menyebut pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Dengan perubahan ini, semua pejabat BUMN akan dianggap penyelenggara negara dan diatur melalui undang-undang. “Aspirasi masyarakat dan LSM menyuarakan hal ini, sehingga pasal tersebut kami sepakati untuk dihapus,” tambah Andre.

Dalam pembahasan Panja RUU BUMN, juga diputuskan bahwa Kementerian BUMN akan dihapus dan digantikan oleh sebuah lembaga. Lembaga baru ini akan ditetapkan oleh Presiden melalui peraturan presiden (perpres). “Kementerian BUMN di undang-undang ini sudah tidak ada lagi dan diganti oleh lembaga yang ditetapkan Presiden,” jelas Andre.

Andre menegaskan bahwa BUMN yang baru ini akan menjadi lembaga tersendiri, terpisah dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga BUMN akan menjadi pemegang saham pemerintah seri A, mewakili kepentingan negara dalam saham tersebut. “Lembaga ini berbeda dari Danantara. Mereka yang memegang saham seri A mewakili pemerintah,” pungkasnya.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update