Notification

×

Iklan

2.000 RDTR Terintegrasi OSS Jadi Target Nasional

Sabtu, 27 September 2025 | 19:35 WIB Last Updated 2025-09-27T14:12:57Z

Rapat antar kabinet terkait RDTR 2025. 

Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan target 300 RDTR pada 2026.

Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, dengan tujuan mempercepat perizinan berusaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Jika target 300 RDTR tercapai, InsyaAllah proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa terselesaikan dengan lebih cepat,” kata Menteri Nusron.

Ia menjelaskan, integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) memungkinkan Service Level Agreement (SLA) hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga hari. Rapat koordinasi ini digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Kementerian ATR/BPN menargetkan total 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, dari 646 RDTR yang ada, sebanyak 428 telah terhubung dengan OSS. “Sisanya akan kami pastikan terintegrasi dengan OSS paling lambat bulan ini,” ujar Menteri Nusron.

Soal progres RDTR, Nusron memaparkan bahwa dari lintas sektor sudah ada 47 RDTR yang berjalan, 34 RDTR telah mendapatkan Persetujuan Substansi, dan 2 RDTR sedang dalam proses penetapan daerah. 

“Jadi ada 83 RDTR yang masih dalam tahap progres. Selain itu, Kementerian ATR/BPN mendapat bantuan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029,” ungkapnya.

Menteri Nusron menambahkan, penyusunan RDTR terintegrasi juga memperhatikan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun ini, BIG menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 untuk Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. 

Tahun sebelumnya, peta Sulawesi selesai, dan tahun 2026 direncanakan untuk Pulau Sumatra. Peta Pulau Maluku, NTB, dan NTT akan dibuat pada 2027, sementara sisanya diselesaikan pada 2029. “RDTR akan disusun berdasarkan kajian peta dari BIG,” jelas Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya memprioritaskan penyusunan RDTR di wilayah yang menjadi pusat ekonomi, seperti Sulawesi, utara Jawa, dan bagian timur Sumatra termasuk Kepulauan Riau, agar lebih menarik bagi investor.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Nusron bersama Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dan jajaran ATR/BPN, serta sejumlah menteri dan perwakilan kementerian/lembaga yang terlibat dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update