 |
| Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, memberikan tanggapan tegas terkait rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan pernah menyerahkan satu pun wilayahnya kepada Rusia, menolak segala bentuk kompromi yang melibatkan penyerahan wilayah demi damai.
Sebelumnya, Trump mengumumkan lewat media sosial Truth Social bahwa ia akan mengadakan pertemuan dengan Putin di Negara Bagian Alaska pada tanggal 15 Agustus 2025. Pengumuman ini langsung memicu berbagai reaksi, terutama terkait isu teritorial yang menjadi inti konflik antara Rusia dan Ukraina. Tuntutan Rusia atas empat wilayah Ukraina—Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia—menjadi batu sandungan utama dalam proses gencatan senjata yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Dalam pernyataan pertamanya setelah pengumuman tersebut yang disampaikan melalui platform Telegram, Zelensky menegaskan bahwa setiap negosiasi yang dilakukan tanpa melibatkan Ukraina secara langsung hanya akan menghasilkan solusi yang bertentangan dengan kepentingan perdamaian sejati. Ia menolak keras ide perundingan yang mengesampingkan peran negara Ukraina sebagai pihak yang paling terdampak dalam konflik ini.
Sementara itu, Donald Trump secara terbuka pernah menyatakan bahwa mungkin ada kebutuhan untuk Ukraina menyerahkan sebagian wilayahnya sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan damai dengan Rusia. Dalam salah satu komentarnya yang dikutip oleh BBC pada Minggu (10/8/2025), Trump mengatakan, “Akan ada beberapa pertukaran wilayah,” yang segera memicu reaksi keras dari Presiden Zelensky.
Laporan dari CBS News menambahkan bahwa Gedung Putih tengah berusaha meyakinkan para pemimpin Eropa untuk menerima sebuah kesepakatan yang mengharuskan Ukraina menyerahkan sebagian besar wilayahnya, termasuk Donbass (Donetsk dan Luhansk), Kherson, dan Zaporizhzhia. Hal ini menambah ketegangan dan kekhawatiran di kalangan pemerintah Ukraina dan masyarakat internasional yang mendukung kedaulatan Ukraina.
Di sisi lain, Vladimir Putin dilaporkan masih bersikeras melanjutkan operasi militer di Ukraina dengan tujuan utama menguasai empat wilayah tersebut secara penuh. Menurut laporan Reuters, sejumlah sumber pejabat Rusia mengungkapkan bahwa Putin hanya akan mempertimbangkan perundingan damai setelah Rusia berhasil menguasai Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Keempat wilayah ini sejak awal telah diklaim Moskow sebagai bagian dari Federasi Rusia, meskipun klaim tersebut tidak diakui secara internasional.
Seorang pejabat Rusia menyatakan, “Putin tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Barat, namun dia juga tidak akan mundur dari target utamanya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa meski ada peluang diplomatik, prioritas Kremlin tetap pada pencapaian tujuan militer dan politiknya di Ukraina.
Langkah ini juga merupakan respons terhadap ultimatum yang diberikan Trump kepada Rusia, yang memberi tenggat waktu 10 hari bagi Moskow untuk menyetujui gencatan senjata, disertai ancaman sanksi baru jika tidak dipenuhi. Tenggat waktu tersebut berakhir pada Jumat (8/8/2025), namun Kremlin memberikan respons yang dingin terhadap tekanan tersebut. Putin menilai Rusia memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi dari luar, meskipun telah berada di bawah sanksi Barat selama tiga setengah tahun sejak invasi dimulai pada awal 2022.
Sumber lain mengungkapkan bahwa Putin sebenarnya tidak ingin memperburuk hubungan pribadinya dengan Trump, apalagi setelah terpilihnya Trump kembali membuka peluang untuk mencairkan ketegangan antara Rusia dan AS. Namun demikian, prioritas utama Kremlin tetap pada keberhasilan operasi militer khusus yang bertujuan konsolidasi penuh atas empat wilayah Ukraina di timur dan selatan negara tersebut.
Situasi ini memperlihatkan kompleksitas hubungan diplomatik dan militer yang melibatkan ketiga negara, yakni Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat, di mana kepentingan politik dan wilayah menjadi faktor utama yang menentukan arah perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sementara dunia menantikan hasil dari pertemuan Trump-Putin, Ukraina dengan tegas menolak segala bentuk tekanan yang mengorbankan kedaulatannya demi sebuah solusi damai.(da*)
