 |
| Kantor Balaikota Sawahlunto. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Kota yang pernah harum namanya sebagai peraih predikat Kota Layak Anak kategori Utama, kini harus menelan pil pahit. Sawahlunto turun kasta menjadi kategori Nidya.
Bukan sekadar penurunan status di atas kertas, implikasinya bisa langsung terasa, potensi berkurangnya aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Bagi kota kecil dengan APBD terbatas, penurunan ini bukan sekadar gengsi yang luntur, tapi ancaman nyata bagi keberlangsungan pembangunan. Selama ini, predikat tinggi Kota Layak Anak menjadi salah satu pintu masuk tambahan DAK dari kementerian terkait.
Tak hanya itu, Sawahlunto juga menghadapi risiko kehilangan momentum di sektor pelestarian warisan budaya. Ironisnya, kota ini adalah pendiri dan pernah duduk di kursi presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), yang selama ini menjadi kanal penting untuk lobi dana pusat demi melindungi situs dan bangunan bersejarah.
Dulu, berkat jejaring itu, Sawahlunto mendapat kucuran DAK yang digunakan untuk proyek strategis—termasuk pembangunan terminal kota. Namun, dengan posisi tawar yang melemah, kemungkinan besar keistimewaan itu tak lagi dinikmati.
“Kalau kita tidak berada di garda depan JKPI, jangan harap tambahan DAK seperti dulu. Padahal warisan budaya kita bukan cuma simbol, tapi aset ekonomi pariwisata,” ujar salah seorang tokoh pemerhati kebijakan daerah yang enggan disebutkan namanya, saat diajak berbincang, Senin (11/8/2025) usai rapat pleno penandatangani perubahan KUA- PPAS 2025.
Persoalan kian rumit saat menilik isu stunting. Selama ini, capaian penurunan angka stunting menjadi salah satu indikator penting penentu Dana Insentif Daerah (DID). Bila indikator ini melorot, dana insentif yang selama ini membantu pembiayaan program prioritas daerah pun terancam susut.
Artinya, Sawahlunto kini berada di persimpangan genting, kehilangan status prestisius, berkurangnya akses lobi strategis, serta ancaman penurunan indikator kesehatan masyarakat. Semua ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan soal masa depan kota yang pernah dijuluki “The Little Netherlands” karena kekayaan pusaka dan sejarahnya.
Jika langkah cepat dan terukur tidak diambil, bukan mustahil Sawahlunto akan kehilangan lebih dari sekadar predikat—ia bisa kehilangan daya tawar di panggung nasional. (Ris1)
