 |
| Koordinator aksi honorer R4, Sari Wahyuni, di Hall IKK Parit Malintang, Kamis (31/7/2025). |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com - Honorer kategori R4 di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, kecewa atas sikap pemerintah daerah yang belum bisa memberikan kepastian nasib honorer tersebut.
Kekecewaan honorer ini dinyatakan dengan digelarnya aksi damai di halaman kantor bupati setempat, Kamis (31/7/2025) yang terdiri dari tenaga teknis, guru, tenaga kesehatan, dan penjaga sekolah.
Sekitar pukul 10.30 WIB, terlihat ratusan honorer memadati halaman kantor bupati berorasi, sembari membentangkan spanduk bertulisan kekecewaan honorer R4 yang nasibya belum mendapatkan kepastian status, meskipun telah mengabdi belasan tahun.
Mereka membawa tuntutan utama kepada pemerintah daerah, khususnya bupati terpilih, John Kenedy Azis, dapat memperjuangkan nasib honorer R4 menjadi tenaga PPPK paruh waktu.
Kekecewaan honorer R4 dalam seleksi PPPK, khusunya bagi mereka yang telah bekerja belasan tahun tidak terdata dalam database BKN, mereka menghadapi tantangan berbeda dibanding R2 dan R3 yang terdata.
Mereka khawatir tidak diakui sebagai ASN dan tidak mendapatkan kepastian status, meskipun telah mengabdi lama.
Sebut saja Sari Wahyuni, salah satu orator honorer R4 menyatakan terdapat ratusan PPPK ‘Siluman’ yang dinyatakan lolos di lingkungan pemerintah Padang Pariaman.
"Kami telah mengabdi belasan tahun, dan mendapatkan nilai tertinggi ketika ikut seleksi PPPK. Namun, ratusan honorer yang sebagian bekerja hanya dua tahun lolos," sebut Sari Wahyuni, Kamis (31/7/2025).
Sari Wahyuni menegaskan pihaknya memiliki bukti kuat terkait adanya dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2025 ini.
Ia meyakini, dari data yang dimilikinya terdapat honorer yang baru mengabdi kurang dari dua tahun, namun dinyatakan lolos dan telah diangkat menjadi PPPK.
“Kita punya datanya. Dan kita tahu semua prosesnya bagaimana mereka bisa lolos,” sebut dia.
Menurutnya, perlakuan tersebut sangatlah tidak adil bagi ribuan honorer lain yang telah mengabdi belasan tahun lamanya, namun hingga saat ini belum jelas nasibnya.
“Kami sudah belasan tahun bekerja, bahkan ada yang tahun besok akan pensiun, sementara yang lolos seleksi saat ini baru mengabdi, dan tidak memenuhi syarat,” tegasnya.
Ia menyebutkan, aksi dari honorer R4 ini, yang kelima dilakukan. Namun, hasil dari aksi ini tidak menemukan titik terang terhadap status kepegawaian.
"Aksi ini sudah ke lima yang kami lakukan dalam satu bulan terakhir dengan tujuan untuk memastikan kejelasan nasib kami. Namun, yang kami terima selama ini adalah berbentuk statemen dan hanya pemanis bibir," sebut Sari.
Dijelaskan, di Padang Pariaman terdapat 1.500 tenaga honorer kategori R4 yang terdiri dari tenaga teknis, guru, tenaga kesehatan, dan tanaga Damkar serta Sopir.
“Kita telah menjumpai Bupati, melakukan haering dengan DPRD, tapi hingga hari ini tidak ada kejelasan nasib kami,” tuturnya didampingi peserta aksi lainnya.
Dirinya menegaskan, pihaknya akan terus melakukan aksi serupa bilamana tuntutannya tidak dipenuhi.
“Kami akan terus melakukan aksi ini sampai tuntutan kami terpenuhi,” ujarmya.
Sari Wahyuni berharap, pemerintah daerah setempat memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian yang adil, dan meminta pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat untuk membantu pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer R4, meskipun nantinya hanya berstatus PPPK paruh waktu.
"Kami R4 menginginkan menjadi PPPK paruh waktu dan memiliki NIP. Kalau sudah ada NIP, kami sudah punya legalitas. Kami mohon pemerintah bisa membantu proses ini," tutup Sari.
Sistim seleksi guru honorer dan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK diduga dengan mudah dicurangi.
Selain itu, banyak pemerintah daerah yang belum bisa memberikan kepastian nasib honorer R4, karena menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM), Maizar, menyebutkan pihaknya sedang membahas permasalahan ini dalam rapat di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Selain itu, pemerintah daerah masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait honorer R4 ini.
"Saat ini, kami sedang mengadakan rapat terkait peemasalahan ini, dan memastikan regulasi lahir dari pemerintah pusat," sebut Maizar, Jumat (1/8/2025).
Ketika ditanya dugaan manipulasi data pada tes PPPK, honorer siluman diterima, Maizar mengatakan pihak tidak sejauh itu memantau data masing-masing yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami tidak dapat memantau data dimasing masing OPD. Artinya, ngak mungkin satu persatu kami mendatangi mereka," tutup Maizar.
Diketahui, honorer R4 adalah tenaga non ASN yang tidak terdaftar di database BKN, sementara R2 dan R3 adalah mereka yang terdaftar namun belum mendapatkan formasi.
Kekhawatirkan honorer R4, mereka khawatir tidak diakui sebagai ASN dan tidak mendapatkan kepastian status, meskipun telah mengabdi lama.
Kekecewaan honorer R4 wajar karena menghadapi tantangan yang berbeda dalam proses pengangkatan ASN.
Pemerintah perlu segera memberikan solusi konkret dan kepastian status bagi mereka, mengingat pengabdian mereka selama ini, menurut ASN Institue, serta pentingnya penataan honorer sesuai amanat UU ASN. (suger)
