 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan BUMN memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara, yakni sekitar US$50 miliar atau setara Rp809 triliun (kurs Rp16.180 per dolar AS). Target ini muncul mengingat total aset seluruh BUMN saat ini mencapai US$1.000 triliun, sehingga menurut Prabowo, perusahaan pelat merah seharusnya mampu menopang APBN agar tidak defisit.
“BUMN minimal menyumbang US$50 miliar ke pendapatan negara. Jika tercapai, APBN kita tidak akan defisit,” ujar Prabowo dalam pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
Namun, fakta di lapangan menunjukkan tantangan besar. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkap bahwa dari 1.046 BUMN di Indonesia—termasuk anak, cucu, dan cicit perusahaan—hanya sedikit yang benar-benar menyumbang besar bagi negara melalui dividen.
“Dari 1.046 BUMN, 97 persen dividen justru berasal dari delapan perusahaan saja,” kata Dony dalam talkshow Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairul Tanjung, Jumat (15/8).
Lebih dari itu, sekitar 52 persen BUMN justru merugi, menyebabkan pemerintah kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp50 triliun per tahun.
Presiden juga menyoroti pemborosan di tubuh BUMN, terutama terkait pemberian tantiem bagi komisaris. Beberapa komisaris, katanya, hanya menghadiri rapat sekali sebulan, namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun. Prabowo pun memerintahkan penghapusan tantiem tersebut.
Langkah ini sudah diresmikan oleh Danantara melalui Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025, yang melarang pemberian tantiem bagi komisaris BUMN. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memperkirakan kebijakan ini bisa menghemat hingga Rp17–18 triliun.
Meski begitu, target kontribusi US$50 miliar masih terbilang sangat ambisius. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menjelaskan, hingga 2024, total dividen BUMN yang masuk APBN baru sekitar Rp85,5 triliun atau setara US$5–6 miliar. Dengan kata lain, target US$50 miliar lebih dari sepuluh kali lipat dari realisasi saat ini.
“Sebagian besar aset BUMN berbentuk ekuitas dan aset tetap, bukan kas siap pakai. Untuk mencairkannya, dibutuhkan penjualan aset atau laba sangat tinggi secara konsisten, yang sulit dilakukan tanpa mengorbankan fungsi strategis BUMN,” jelas Syafruddin.
Selain itu, BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Telkom membutuhkan belanja modal besar untuk energi, jaringan, dan transformasi digital. Sementara BUMN perbankan, seperti BRI dan Bank Mandiri, harus mematuhi regulasi modal minimum dan buffer risiko dari OJK serta Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
“Jika pemerintah memaksa setoran besar demi menutup defisit, risiko jangka panjang meningkat. BUMN bisa kehilangan kemampuan berinovasi dan berinvestasi, sementara nilai pasar perusahaan bisa turun akibat persepsi intervensi politik,” tambah Syafruddin.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai target tersebut sangat menantang, mengingat 52 persen BUMN masih merugi. “Kontribusi negara saat ini masih bertumpu pada BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan bank Himbara, sedangkan sisanya kontribusinya sangat terbatas. Target ambisius ini akan sulit tercapai dengan struktur seperti ini,” ujarnya.
Menurut para ekonom, langkah yang tepat saat ini bukan memaksa BUMN menyetor dividen besar, melainkan memperkuat efisiensi, profitabilitas, dan daya saing jangka panjang. Dengan demikian, BUMN bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan dan fungsi strategisnya.(da*)
