 |
| Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka Focus Group Discussion |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk meningkatkan layanan sanitasi yang aman melalui pengelolaan yang lebih efektif. Pernyataan ini disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Program Sanitation Infrastructure and Institutional Support (SIIP) pada Kamis (21/8/2025).
“Sanitasi menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Maigus.
Program SIIP merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kota Padang. Program ini berlangsung sejak 2024 hingga Januari 2026, dengan Padang menjadi salah satu dari lima kota percontohan di Indonesia.
Wawako Maigus menjelaskan, melalui FGD ini, Pemerintah Kota Padang menargetkan tercapainya kesepakatan pada tiga hal utama: pengembangan kapasitas dan kelembagaan, rencana investasi infrastruktur sanitasi baik optimalisasi maupun pembangunan baru, serta identifikasi peluang kemitraan dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami berharap diskusi ini menghasilkan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik yang aplikatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Lutz Kleeberg, menekankan pentingnya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Padang. Menurutnya, komitmen bersama diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku, kesadaran, dan kepentingan publik.
“Mari kita ciptakan ekosistem yang mendukung agar infrastruktur yang ada maupun yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas layanan sanitasi bagi masyarakat,” ujar Lutz.
Sementara itu, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, yang diwakili Marsaulina Pasaribu, menyatakan target nasional layanan sanitasi aman sebesar 30 persen pada 2029 tergolong ambisius, mengingat capaian saat ini baru 10,25 persen.
“Untuk mencapai target tersebut diperlukan kolaborasi yang responsif terhadap isu lokal dan berbasis kebutuhan daerah,” jelasnya. Marsaulina menambahkan, FGD ini menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan sanitasi yang fokus pada aspek tata kelola.(da*)
