 |
| DJP Teken Kerja Sama Strategis dengan Minerba dan SKK Migas |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sektor minyak, gas bumi, dan pertambangan kembali ditegaskan melalui pertemuan strategis antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kamis (31/7/2025). Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan tersebut membahas berbagai tantangan sekaligus strategi pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara.
Fokus utama diskusi meliputi dua hal krusial: optimalisasi kontribusi sektor migas dan tambang terhadap penerimaan negara, serta peningkatan efisiensi dan pengawasan dalam penyaluran subsidi energi. Kedua aspek ini dinilai vital untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi harga komoditas.
“Kami sepakat bahwa pembenahan tata kelola sektor energi dan pertambangan adalah langkah kunci dalam memperkuat struktur fiskal negara serta memperluas manfaat bagi masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas urgensi reformasi sistem pelaporan dan pemanfaatan data lintas instansi guna mencegah kebocoran penerimaan dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan usaha pertambangan.
Sebagai bentuk tindak lanjut nyata, pertemuan ditutup dengan penandatanganan dua nota kesepahaman strategis. Yang pertama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), dan yang kedua antara DJP dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).
Kerja sama ini meliputi pertukaran data perpajakan dan sumber daya alam, penerapan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam proses perizinan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan skema kontrak dan sistem bagi hasil migas.
Sri Mulyani menekankan bahwa koordinasi yang selama ini terkesan terpisah antar lembaga perlu diubah menjadi kolaborasi yang lebih sistematis. Hal ini penting untuk mendorong tata kelola sektor energi dan mineral yang lebih transparan, efisien, serta berdampak langsung terhadap keuangan negara.
“Pengelolaan sektor strategis seperti migas dan tambang tidak hanya berperan sebagai penyumbang penerimaan negara, tetapi juga menjadi pilar dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Negara harus hadir dengan sistem yang solid, tidak hanya mengatur, tetapi memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi dan sosial dari kekayaan alam kita,” tegasnya.
Pertemuan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis data, efisiensi, dan transparansi, demi memperkuat fondasi fiskal dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.(Ris1)
