 |
| Direktur Hilirisasi Peternakan Kementan, Makmun, saat memimpin rapat. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Guna memperkuat sektor peternakan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor daging serta susu, Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyusun skema asuransi dan pembiayaan usaha peternakan yang lebih adaptif dan berpihak pada kebutuhan pelaku usaha.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementan dalam meningkatkan populasi dan produksi sapi perah serta sapi pedaging. Dalam proses penyusunan skema, Kementan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari industri, koperasi hingga peternak rakyat.
Direktur Hilirisasi Peternakan Kementan, Makmun, menegaskan pentingnya perlindungan risiko usaha peternakan melalui mekanisme asuransi yang tepat sasaran. Ia menyebutkan bahwa edukasi dan sosialisasi perlu diperkuat agar para peternak memahami manfaat asuransi sebagai instrumen mitigasi risiko.
“Kami menilai perlu adanya sosialisasi yang masif terkait manfaat asuransi bagi pelaku usaha sapi perah dan sapi pedaging. Asuransi menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko, mulai dari kematian akibat penyakit, kecelakaan, hingga kehilangan ternak,” ujar Makmun di Kantor Pusat Kementan, Rabu (6/8/2025).
Sebagai informasi, Kementan sebelumnya telah menginisiasi program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) pada tahun 2021. Skema ini memberikan perlindungan terhadap kerugian usaha dan membantu peternak mendapatkan modal kembali pasca-kehilangan ternaknya.
Kini, Kementan tengah merancang dua pendekatan pelaksanaan asuransi: asuransi swadaya dan bantuan premi dengan dukungan subsidi dari perusahaan. Tak hanya itu, skema pembiayaan khusus juga sedang digodok agar lebih selaras dengan realitas usaha peternakan di lapangan.
“Kami mengusulkan skema pembiayaan khusus yang lebih relevan, dengan nilai plafon yang lebih besar dan masa tenggang (grace period) yang disesuaikan dengan siklus produksi sapi perah maupun sapi pedaging,” jelas Makmun.
Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan, Mat Syukur, turut menekankan pentingnya langkah ini. Ia menyebut sektor peternakan masih menghadapi tantangan besar akibat ketergantungan terhadap impor.
“Subsektor peternakan kita masih sangat tergantung pada impor, terutama dalam pemenuhan kebutuhan daging dan susu. Maka perlu didorong peningkatan populasi dan produksi agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri secara signifikan,” kata Mat Syukur.
Ia menilai, skema asuransi dan pembiayaan yang terencana dengan baik akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, menarik investor, dan menjamin keberlanjutan usaha peternakan.
Dengan penyusunan skema yang tepat sasaran dan implementasi yang terukur, Kementan berharap langkah ini dapat menjadi tonggak penting dalam membangun kemandirian peternakan nasional. (Ris1)
