 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan adanya temuan mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lebih dari 600 ribu penerima bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Dari jumlah tersebut, lebih dari 228 ribu orang telah resmi dicoret dari daftar penerima.
“Data ini kami peroleh setelah kami berkoordinasi langsung dengan PPATK untuk mengonfirmasi rekening-rekening penerima bansos,” ujar Syaifullah saat meninjau SRMP 9 Kompleks Wyataguna, Bandung, Sabtu malam.
Ia menjelaskan, dari total lebih dari 9 juta pemain judi online yang terdata di PPATK, sekitar 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos. Sementara itu, sekitar 375 ribu nama lainnya masih dalam proses verifikasi.
Kemensos juga menemukan fakta bahwa sebagian penerima bansos justru berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah.
“Banyak yang ketika membuka rekening mengaku sebagai dokter atau pegawai BUMN. Saat ini, kami sedang memverifikasi data tersebut, dan jika tidak sesuai kriteria, nama mereka akan kami hapus dari daftar penerima,” tegasnya.
Menurut Syaifullah, persoalan bansos yang salah sasaran kini menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai langkah pembenahan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial, yang menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data nasional.
“Dengan Inpres ini, kami melakukan pembaruan data secara menyeluruh, termasuk memeriksa profil dan saldo rekening penerima,” jelasnya.
Terkait temuan 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah, Syaifullah mengatakan hal tersebut baru terdeteksi setelah konsolidasi data dengan PPATK dimulai pada Februari 2025.
“Kami bergerak proaktif, bekerja sama tidak hanya dengan PPATK, tetapi juga dengan pemerintah daerah dan bank penyalur. Masyarakat yang ingin menyanggah atau mengusulkan penerima bansos dapat menggunakan aplikasi *Cek Bansos*,” tambahnya.
Ia juga mengajak masyarakat, termasuk media, untuk turut mengawasi penyaluran bantuan. Namun, setiap laporan harus disertai data dan bukti yang valid agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kalau ada keberatan, jangan hanya disampaikan di media sosial. Gunakan aplikasi dengan data pendukung yang lengkap. Mari kita pastikan bansos diterima oleh sekitar 20 juta penerima manfaat yang benar-benar layak,” pungkasnya.(da*)
