 |
| Presiden Prabowo pimpin rapat terbatas bidang ekonomi. |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Selasa (22/7/2025) malam. Rapat yang digelar secara intensif tersebut menjadi momen krusial menjelang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada bulan Agustus mendatang.
Presiden menerima laporan perkembangan pembahasan APBN yang tengah digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, lebih dari sekadar laporan teknokratis, Prabowo tampil tegas dengan serangkaian arahan tajam—menyentuh isu fundamental mulai dari reformasi fiskal, pengendalian defisit, hingga efektivitas belanja negara.
“APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Ini instrumen pertahanan ekonomi kita. Harus kuat, tepat sasaran, dan bisa menopang pertumbuhan nasional,” ujar Presiden.
Presiden secara spesifik menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran pada level yang sehat, tanpa mengabaikan fungsi APBN sebagai pengungkit pertumbuhan. Langkah-langkah konsolidasi fiskal tetap harus dibarengi perlindungan terhadap kelompok rentan dan percepatan pembangunan infrastruktur produktif.
Di tengah ketidakpastian global dan tekanan eksternal, Presiden mewanti-wanti agar belanja negara tidak menjadi beban jangka panjang. “Belanja harus fokus pada yang produktif. Kita tidak bisa terus-menerus tambal sulam," tegasnya dalam arahan yang disebut “ringkas tapi penuh bobot”.
Selain menyoroti postur fiskal, Presiden Prabowo dengan lugas menyinggung urgensi deregulasi ekonomi, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang lebih bersih, cepat, dan efisien.
“Masih banyak aturan yang menghambat. Jika ingin ekonomi tumbuh, kita harus potong birokrasi yang tidak perlu,” katanya.
Arahan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah bersiap melakukan pembersihan aturan-aturan usang yang kerap jadi batu sandungan dunia usaha—terutama pelaku UMKM dan investor nasional yang selama ini terjebak dalam tumpang tindih regulasi.
Rapat malam itu juga membahas kerangka besar penyusunan Rancangan APBN 2026, yang rencananya akan disampaikan langsung oleh Presiden di hadapan DPR. Menurut informasi dari lingkaran kabinet, dokumen ini akan memuat agenda reformasi struktural lanjutan serta peta jalan Indonesia menuju visi besar “Negara Maju 2045”.
“Kami sedang merumuskan APBN yang bukan hanya responsif terhadap situasi saat ini, tapi juga visioner untuk dua dekade ke depan,” ungkap Menterian Keuangan, Sri Mulyaniu sai rapat.
Dengan nada tegas dan sikap tidak berkompromi terhadap ketidakefisienan anggaran, Prabowo sekali lagi menunjukkan bahwa ia tak sekadar menjalankan roda pemerintahan—tapi juga membentuk ulang arah kebijakan ekonomi nasional.
Di saat kebanyakan elite mungkin memilih rehat, Presiden justru menyusun peta strategis malam hari di Istana. Dalam rapat yang tidak hanya teknis tapi juga penuh tekanan politik, Prabowo menandai awal dari babak baru.
Belanja negara yang lebih cerdas, regulasi yang lebih ramping, dan fiskal yang lebih kuat. Apakah arahan ini akan diikuti oleh realisasi konkret? Waktu dan publik akan menjadi hakimnya. (ris1)
