 |
| Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti serius maraknya aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang terlibat dalam praktik judi online. Ia menyayangkan perilaku tersebut, terutama mengingat ASN DKI menerima tunjangan kinerja (Tukin) tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.
"Kalau memang perlu, saya minta Pak Dhany (Kepala Inspektorat DKI, Dhany Sukma) berkoordinasi langsung dengan PPATK agar data khusus soal ASN kita bisa diperoleh. ASN Jakarta itu sudah digaji tinggi, Tukinnya terbesar, masa masih sempat main judi online? Keterlaluan," kata Pramono dalam rapat di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Pramono menginstruksikan Inspektorat untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk dengan melakukan pembinaan kepada para ASN yang terlibat. Menurutnya, tidak semua pelaku bisa dikategorikan sebagai pelaku utama, karena sebagian besar diduga hanyalah korban dari praktik yang semakin meluas ini.
"Kita harus serius memberi perhatian soal ini. Judol sekarang bukan cuma menjangkiti masyarakat umum, tapi juga ASN kita. Maka yang terlibat perlu dibina, karena saya percaya mayoritas dari mereka sebenarnya korban," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Rabu (23/7), mengungkapkan bahwa lebih dari 600.000 warga Jakarta terlibat judi online, termasuk dari kalangan internal pemerintahan.
"DKI Jakarta mencatatkan jumlah pemain judol tertinggi, mencapai lebih dari 600 ribu orang. Bahkan, total nilai deposit dari pemain di wilayah ini mencapai lebih dari Rp3 triliun hanya dalam setahun," ungkap Ivan.
Ia juga menyebut bahwa total transaksi terkait judi online di Jakarta mencapai 17,5 juta kali. Angka tersebut menunjukkan betapa masifnya aktivitas ilegal ini dan perlunya tindakan nyata dari berbagai pihak.
"Transaksi sebanyak itu jelas memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Kita belum bicara soal masalah lain seperti narkotika dan korupsi. MoU ini bukan hanya simbolis, tapi harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, terutama dari Inspektorat," pungkas Ivan.(da*)
