 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada kuartal ketiga tahun 2025 sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Dengan keputusan ini, para pekerja tidak akan menerima BSU untuk periode Agustus hingga akhir tahun.
Tak hanya BSU yang dihentikan, insentif berupa diskon tarif listrik juga tidak akan diberlakukan lagi dalam rangkaian stimulus ekonomi pada semester kedua 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus baru yang akan diumumkan secara resmi pada September 2025. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar program tersebut masih akan mengacu pada kebijakan sebelumnya, seperti pemberian potongan harga untuk moda transportasi udara, laut, dan darat, termasuk juga diskon tarif tol.
“Fokus utamanya adalah pada diskon tiket pesawat, tol, dan yang paling signifikan adalah kereta api,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta.
Pemberian insentif transportasi ini akan berlangsung selama dua bulan, mulai Desember 2025 hingga Januari 2026, untuk mendongkrak konsumsi masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru.
Airlangga juga menegaskan bahwa BSU hanya diberikan satu kali untuk periode Juni hingga Juli 2025, dengan nilai sebesar Rp600.000 per pekerja kepada sekitar 15,9 juta penerima yang memenuhi kriteria.
Di samping itu, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti pada semester kedua tahun ini. Padahal sebelumnya, insentif ini direncanakan turun menjadi hanya 50 persen.
“Untuk insentif PPN DTP di sektor properti yang semula direncanakan turun menjadi 50 persen, disepakati tetap 100 persen. Teknis pelaksanaannya akan kami bahas lebih lanjut,” jelas Airlangga.(da*)
