 |
| Salah satu menu makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) |
Pasaman, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengungkapkan bahwa masih diperlukan 33 unit tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi pemerataan layanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah.
Pejabat Sekretaris Daerah Pasaman, Silfia Evayanti, menyebutkan bahwa saat ini baru tersedia satu unit SPPG yang operasional, dan cakupannya masih sangat terbatas.
"SPPG yang ada saat ini, dikelola oleh Yayasan Mapalus Alumni Smanto 171 Tondano, baru mampu melayani sekitar 3.313 siswa dari 11 sekolah di Kecamatan Lubuk Sikaping," ujar Silfia saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program MBG di Lubuk Sikaping, Rabu (2/7).
Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. Total calon penerima manfaat program MBG di Pasaman mencapai sekitar 101.858 jiwa, yang terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
"Jika satu unit SPPG dapat menjangkau 3.000 orang, maka idealnya kita memerlukan setidaknya 34 unit. Karena baru ada satu, maka kita kekurangan 33 unit tambahan," jelas Silfia.
Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Pemkab Pasaman telah mengirimkan permohonan penambahan unit SPPG kepada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui surat resmi Bupati Pasaman tertanggal 12 Juni 2025. Dalam usulan itu, empat lokasi diusulkan sebagai titik pembangunan SPPG baru, yaitu di Kecamatan Rao Utara, Panti, Lubuk Sikaping, dan Tigo Nagari.
Silfia menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari implementasi ASTA CITA yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai program prioritas nasional.
"Program ini bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas," tegasnya.
Selain meningkatkan status gizi anak dan ibu hamil, MBG juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan para pelaku usaha seperti peternak ayam, pedagang ikan, penjual sayur, dan pelaku UMKM bahan pangan lainnya.
Untuk menjamin kelancaran dan efektivitas program, Pemkab Pasaman telah membentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami instruksikan semua SKPD terkait agar menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan tugas dalam tim pengawasan, agar program ini berjalan maksimal dan berkelanjutan," kata Silfia.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman, Nita Andriyani, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan lapangan terkait pelaksanaan program MBG pada Juni 2025.
Pendataan dilakukan di satu SPPG, dua sekolah (SMPN 1 dan SDN 22 Kampung Taji), dan melibatkan 10 orang penerima manfaat. Proses ini menggunakan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang langsung terhubung dengan pusat data BPS secara nasional.
"Seluruh data berhasil kami kumpulkan 100 persen dan ini akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan lintas sektor bersama dinas-dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perikanan, Ketahanan Pangan, Kominfo, dan Bappeda," jelas Nita dalam rapat koordinasi.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program MBG benar-benar menyentuh masyarakat secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata.(da*)
