 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Juni 2025, tercatat sebanyak 42.385 orang kehilangan pekerjaan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengakui bahwa dunia ketenagakerjaan saat ini tengah menghadapi tekanan besar akibat dinamika global yang tidak stabil.
“Kondisi global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Merujuk data dari laman Satudata Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah korban PHK di Indonesia pada semester pertama tahun ini melonjak 32,19 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mencatatkan 32.064 kasus.
Berikut 10 provinsi dengan angka PHK tertinggi hingga Juni 2025:
1. Jawa Tengah: 10.995 orang
2. Jawa Barat: 9.494 orang
3. Banten: 4.267 orang
4. DKI Jakarta: 2.821 orang
5. Jawa Timur: 2.246 orang
6. Kalimantan Barat: 1.869 orang
7. Riau: 1.486 orang
8. Kalimantan Timur: 1.460 orang
9. Kepulauan Riau: 1.086 orang
10. Kalimantan Selatan: 1.008 orang
Meski terjadi lonjakan angka PHK, pemerintah tetap berupaya menekan dampaknya dengan menggandeng kawasan industri untuk membuka lebih banyak lapangan kerja.
“Memang ada peningkatan jumlah PHK, namun kami melihat pertumbuhan positif di kawasan-kawasan industri seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, hingga Jawa Barat yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan,” ujar Wamenaker yang akrab disapa Noel.
Ia menambahkan, pemerintah juga tengah menyusun strategi mitigasi untuk menekan tingkat pengangguran. Salah satunya melalui pembenahan regulasi yang dianggap menghambat iklim usaha.
“Kami akan melakukan intervensi melalui kebijakan, termasuk merevisi atau menghapus regulasi yang tidak mendukung pertumbuhan dunia usaha,” tambahnya.
Lebih jauh, Noel menjelaskan bahwa ketidakpastian ekonomi dan situasi geopolitik global—khususnya dampak dari tarif dagang Amerika Serikat—telah memukul sektor padat karya dan industri manufaktur di Indonesia.
“Manufaktur dan padat karya adalah sektor yang paling terdampak. Kita tidak bisa menutup mata terhadap efek domino dari perang tarif global ini,” tegasnya.
Menanggapi situasi ini, pemerintah berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan relevan guna menurunkan angka pengangguran dan mencegah gelombang PHK lanjutan.
“Semua ini harus dimitigasi melalui pendekatan regulasi yang tepat, dan kami akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan pekerja dan dunia usaha,” pungkasnya.(da*)
