 |
| Rapim Semester I Kementerian ATR/BPN. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan perlunya evaluasi total terhadap tunggakan layanan pertanahan yang masih terjadi di berbagai Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Semester I Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/07/2025), Nusron secara khusus menginstruksikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
“Saya minta Kapusdatin dan Tenaga Ahli turut membantu. Lakukan reviu mendalam, hitung berapa tunggakan yang ada di setiap Kantah, dan identifikasi jenis layanan yang tersendat serta lokasi-lokasinya,” tegasnya.
Berdasarkan laporan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin), tercatat baru 58 Kantah yang telah mengaktifkan layanan daring. Jumlah ini masih jauh dari cukup, mengingat belum mencakup 125 Kantah yang menyumbang sekitar 75 persen dari total layanan nasional.
Kondisi ini dinilai sebagai salah satu penyebab utama tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPN. Menteri Nusron pun menekankan pentingnya mengidentifikasi berbagai hambatan layanan, termasuk dalam proses yang melibatkan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“Kalau perlu, semua proses layanan terkoneksi langsung dengan PPAT atau notaris, agar kita bisa tahu di mana letak hambatannya—apakah di notaris atau di Kantah,” imbuhnya.
Rapim Evaluasi Semester I ini dilaksanakan dalam dua tahap. Pada sesi pertama, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, memaparkan berbagai hal mulai dari data layanan, laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), evaluasi anggaran, hingga proyeksi ke depan. Ia juga membahas regulasi terkait, termasuk registrasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
Selain itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, turut menyampaikan perkembangan penyusunan Peraturan Menteri mengenai jalur karier (career path) di lingkungan kementerian.
Menutup rapat, Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan menyampaikan laporan terkait progres pengawasan, khususnya dalam menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rapim ini diikuti secara langsung oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajarannya mengikuti jalannya rapat secara daring dari daerah masing-masing.(da*)
