 |
Presiden Prabowo Subianto diskusi kebangsaan dengan pimpinan MPR. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Di tengah padatnya agenda kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan waktu untuk menerima jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat namun serius itu membahas sejumlah isu strategis menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyampaikan kunjungan tersebut merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo secara resmi diundang untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan.
“Kami juga mengundang Bapak Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025. Ini menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen kebangsaan kita terhadap konstitusi,” ujar Muzani usai pertemuan.
Salah satu topik yang turut mencuat dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)—sebuah gagasan besar yang sempat menjadi perdebatan dalam berbagai forum kebangsaan. Menurut Muzani, Presiden Prabowo memberi catatan kritis atas dokumen PPHN yang disusun tim ahli MPR.
“Presiden menyampaikan konsep PPHN tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh dan komprehensif agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta tetap sejalan dengan sistem presidensial,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menandakan pembahasan arah pembangunan jangka panjang negara belum sampai pada titik final dan masih terbuka untuk masukan lintas sektor.
Menariknya, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo dan pimpinan MPR juga menyentuh isu luar negeri, tepatnya tentang konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Muzani menegaskan MPR mendukung penuh sikap Presiden Prabowo yang secara konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, termasuk dalam pidato-pidato kenegaraan.
“Kami melihat keberpihakan Indonesia terhadap Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi dan semangat kemanusiaan. Dalam hal ini, kami di MPR mendukung penuh sikap Presiden,” katanya.
Pertemuan yang semula berfokus pada agenda kenegaraan menjelang HUT RI ke-80 ini pun menjelma menjadi ruang dialog kebangsaan yang lebih luas. Dari sidang tahunan dan haluan negara hingga solidaritas global terhadap Palestina, pertemuan tersebut memperlihatkan bagaimana fungsi konstitusional dan moral bangsa terus dijaga.
Dengan adanya sinergi antara Presiden dan lembaga tinggi negara seperti MPR, publik berharap arah kebijakan nasional dapat terus konsisten, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat—baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. (Ris1)
