 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, bersama Dewan Pendidikan. |
Padang, Rakyatterkini.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menegaskan dunia pendidikan tak boleh terganggu oleh politik. Datang dan perginya politik tidak boleh mempengaruhi pendidikan, pendidikan jangan di politik-politikkan.
Itu dikatakan Gubernur pada pengukuhan Dewan Pendidikan Sumatera Barat di auditorium kantor Gubernur Sumbar, Jumat (25/7/2025).
Pelantikan itu dihadiri unsur Forkopinda antara lain Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Susmelawati, Kadis Pendidikan Barlius dan jajaran yakni para kepala bidang, kepala cabdin se-Sumbar, Musyawarah Kepala Kepala Sekolah (MKKS), ketua PGRI, ketua MUI Sumbar dan beberapa tokoh pendidikan Sumbar lainnya.
Dewan pendidikan yang dikukuhkan itu, Rahmawati, sebagai ketua, Abinul Hakim, sekretaris, Yenni Puti, bendahara, selanjutnya sebagai anggota, Zainal Asril, Munandar Kasim, Alfroki Martha, M.Khudri, Suindra, Yuyu Mulyati, Irsyad, Ambra Warda, Ardiles, dan Mukhlidi Muskhir.
Gubernur berharap Dewan Pendidikan berperan menjaga dunia pendidikan dari intervensi politik. "Saya tidak biarkan pendidikan Sumbar ini dicampuri politik-politik, karena itu kita berharap Dewan Pendidikan dapat menjaga dunia pendidikan.
Namun demikian Gubernur melihat sejauh ini Dinas Pendidikan di bawah Barlius relatif tidak ada permasalahan serius selain soal Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPNB).
Dewan Pendidikan dapat memberikan masukan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan SPNB, terutama turut menjaga stabilitas dari intervensi dan penekanan anggota dewan, bupati dan walikota, jelas Gubernur.
Dewan Pendidikan juga dimintai turut melindungi hak-hak guru, seperti kenaikan pangkat, kesejahteraan dan hak hak lainnya. Disisi lain, Dewan Pendidikan bisa juga ingatkan agar guru tidak terjerat hutan piutang.
Keuangan guru juga dikontrol, jagan sampai guru minjam sana minjam sini. "Saya pernah berhentikan Kepsek yang banyak hutang, dia harus cari tambahan lain, sehingga tugasnya di sekolah tidak dilaksanakan. Pernah ada Kepsek banyak hutang saya berhentikan, karena itu Kadis dan Capdin tolong diawasi juga keuangan guru guru," kata Gubernur.
Menurut Gubernur, Dewan Pendidikan memiliki beberapa tugas utama, yaitu memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dalam bidang pendidikan. Mereka berperan sebagai wadah perwakilan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dewan Pendidikan secara yuridis formal telah memiliki dasar dan dibutuhkan untuk pendidikan sehingga di SK-kan. "Saya ingatkan kepada Kadis Pendidikan konsekwensinya.
"Karena Dewan Pendidikan ini sudah kita SK kan, kita kukuhkan pula, maka konsekwensi adalah anggaran. Pak Kadis harap dianggarkan agar dewan ini bisa bekerja," kata gubernur. (rel)
