 |
| Presiden Prabowo Subianto. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai instrumen strategis transformasi ekonomi nasional.
Dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri dan pemangku kepentingan terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7/2025), Presiden menyoroti bahwa meski Indonesia telah memiliki 25 KEK, skalanya masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga di ASEAN.
“Kita jangan puas dengan capaian yang ada. KEK harus diperluas, diperkuat, dan dikelola dengan baik agar benar-benar mendukung kedaulatan ekonomi nasional,” tegas Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Laporan yang disampaikan kepada Presiden menunjukkan hingga saat ini terdapat 25 KEK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Total investasi yang telah masuk ke kawasan ini mencapai Rp263,4 triliun dan menyerap 160.874 tenaga kerja.
Angka ini menunjukkan bahwa KEK memiliki daya dorong signifikan dalam membuka lapangan kerja dan menarik investasi strategis.
Sektor-sektor unggulan dalam KEK meliputi hilirisasi pertambangan dan mineral, industri kimia, mesin, logistik, layanan kesehatan, pariwisata, hingga pusat data dan ekonomi digital. Proses industrialisasi yang terjadi di dalam KEK diharapkan mampu memperdalam struktur industri nasional dan mendorong kemandirian ekonomi Indonesia.
Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan krusial yang menjadi sorotan dalam rapat. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, bandara, serta ketersediaan listrik dari energi terbarukan.
Persoalan lain yang diangkat adalah kendala perizinan lingkungan, pembebasan lahan, dan pelayanan kepabeanan yang belum optimal. Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus agar seluruh hambatan tersebut segera diselesaikan, demi menjaga momentum pertumbuhan dan daya saing KEK.
“Kita harus pastikan bahwa KEK tidak hanya menarik investor, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan daerah. Jangan sampai ada KEK yang mati suri karena lemahnya dukungan kebijakan,” tegas Presiden.
Presiden juga menekankan perlunya mendorong KEK sebagai alat pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan model insentif fiskal dan non-fiskal yang ditawarkan—seperti pembebasan pajak dan kemudahan regulasi—KEK seharusnya mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi di luar pusat-pusat ekonomi lama.
Menteri-menteri terkait pun diminta untuk aktif mengevaluasi dan menyerap masukan dari pelaku industri di lapangan. Menurut Presiden, dialog langsung dengan pelaku usaha sangat penting dalam menyusun kebijakan yang responsif dan berdampak nyata.
“Kita ingin kebijakan kita tajam dan tepat sasaran. Mendengar langsung dari pelaku ekonomi sangat bermanfaat untuk menyempurnakan sistem pelayanan dan regulasi kita ke depan,” ujar Presiden.
Dengan tantangan dan peluang yang ada, Presiden Prabowo mendorong KEK tidak hanya sebagai zona investasi semata, melainkan sebagai bagian dari strategi besar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Ia menutup arahannya dengan pesan kuat: pengelolaan KEK harus profesional, terukur, dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
Pertanyaannya kini, apakah KEK benar-benar akan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan, atau sekadar zona khusus yang kehilangan daya dorongnya?
Rakyat dan pelaku usaha menanti realisasi janji percepatan ini, dan sejarah akan mencatat, siapa yang berhasil mewujudkannya. (Ris1)
