Notification

×

Iklan

Pemko Pariaman dan Kejari Teken MoU, Perkuat Pengawasan Hukum di Bidang Perdata dan TUN

Jumat, 16 Mei 2025 | 19:30 WIB Last Updated 2025-05-16T12:30:00Z

Pemko Pariaman dan Kejari jalin MoU.

Pariaman, Rakyatterkini.com - Mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Pemerintah Kota Pariaman jalin Nota Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Pariaman, Jumat (16/5/2025).

MoU dihadiri Wali Kota Pariaman, Yota Balad, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, Bagus Priyonggo, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi beserta Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD.

Wali Kota Pariaman Yota Balad menyebutkan dengan adanya kerjasama ini maka aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat tidak lagi gamang dalam menjalankan roda pemerintahan dan merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena sebelum menjalankan kegiatan terlebih dahulu konsultasi dengan kejaksaan. 

Selain itu kerjasama ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan ASN dilingkungan pemerintah daerah setempat, namun ini sebagai upaya pembinaan dari Kejaksaan terkait kepastian hukum demi kewibawaan pemerintahan daerah.

"MoU ini sangat menguntungkan Pemko Pariaman, kami berharap Kejaksaan Negeri Pariaman dapat memberikan arahan agar ASN dilingkungan Pemko Pariaman tidak terlibat dengan pidana kasus hukum. Sehingga visi dan misi Balad-Mulyadi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan dapat terwujud," tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, Bagus Priyonggo menyampaikan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk mendukung tugas pemerintah daerah. 

"Kami memiliki fungsi lain diluar pidana, yaitu bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Melalui kerjasama ini, Kejaksaan bisa memberikan pertimbangan, bantuan hukum, dan tindakan hukum lainnya secara preventif ," ujarnya.

Bagus menyebutkan, bentuk pendampingan hukum yang akan dilakukan pihaknya ialah memberikan konsultasi hukum terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemko Pariaman atau pengambilan suatu kebijakan.

"Kami akan menjaga dari aspek hukum agar tata kelola pemerintahan yang baik itu dapat terjaga ," tegasnya. (suger)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update