Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan evaluasi kinerja untuk triwulan pertama tahun 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menekankan pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja lembaga.
“Untuk memperoleh tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%, salah satu persyaratannya adalah nilai SAKIP yang optimal,” ujar Suyus Windayana.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini, Kementerian ATR/BPN memperoleh predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai yang meningkat dari 69,17 pada tahun 2023 menjadi 70,54 pada tahun 2024, atau naik sekitar 1,37 poin.
Menurut Suyus, selama tiga tahun terakhir, tren nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN terus menunjukkan perkembangan positif dengan rata-rata capaian sebesar 69,56. Ia menegaskan bahwa peningkatan nilai SAKIP sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan tunjangan kinerja, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan dalam Reformasi Birokrasi.
Untuk tahun 2024, Suyus menyebutkan bahwa beberapa indikator sasaran strategis telah mencapai hasil optimal, bahkan melebihi target. Salah satunya adalah indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang tercatat 114%, serta indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah yang mencapai 100%.
Namun, ia juga mengakui adanya beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti ketimpangan dalam penguasaan tanah. Menurutnya, faktor demografis di wilayah Jawa dan Bali yang memiliki kepadatan penduduk tinggi mempengaruhi capaian tersebut.
“Evaluasi ini harus mempertimbangkan faktor wilayah dan jenis data, serta melihatnya secara menyeluruh,” jelas Suyus Windayana.
Senada dengan hal tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran akan akuntabilitas kinerja di seluruh lapisan organisasi.
“Kementerian ATR/BPN merupakan lembaga besar dengan 566 satuan kerja yang memerlukan evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus agar dapat terus berkembang dan menjadi institusi yang lebih terpercaya,” kata Dalu Agung Darmawan.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini akan memberikan dasar untuk perencanaan yang lebih strategis dan tepat sasaran. "Melalui evaluasi yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan rencana yang lebih baik untuk masa depan," tandas Dalu Agung Darmawan.
Evaluasi kinerja program dan anggaran untuk triwulan I tahun 2025 ini, menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, akan dilaksanakan dari 21 hingga 25 April 2025. Evaluasi ini akan melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pada pembukaan evaluasi, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN hadir secara luring, sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran turut bergabung secara daring.(da*)


