 |
| Mensos Gus Ipul. |
Jakarta, Rakyatterkini.com– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa informasi mengenai anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang disebut hanya tersisa Rp500 juta akibat kebijakan efisiensi adalah tidak benar. Menurutnya, meskipun ada kebijakan efisiensi di kementerian dan lembaga, hal ini tidak akan mengganggu layanan publik.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa pada awalnya, anggaran KND untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp6,91 miliar. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang tersisa masih mencapai Rp3,03 miliar, bukan Rp500 juta seperti yang beredar di masyarakat.
"Berdasarkan data yang kami terima, anggaran untuk KND lebih dari Rp6 miliar. Setelah dilakukan efisiensi, anggarannya masih sekitar Rp3 miliar lebih. Jadi, kabar yang menyebutkan anggarannya tinggal Rp500 juta itu tidak benar," ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (28/2).
Ia juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mengurangi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi bagi penyandang disabilitas. Hal yang sama juga berlaku untuk tenaga medis dan pendamping yang bertugas melayani kelompok tersebut.
"Saya ingin menegaskan bahwa layanan bagi penyandang disabilitas, bantuan sosial untuk mereka, serta tugas utama KND tetap mendapatkan dukungan anggaran. Dana masih tersedia," ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa prinsip utama dalam efisiensi adalah memastikan anggaran bansos yang langsung diberikan kepada masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, tetap utuh tanpa pemotongan.
Selain itu, ia menambahkan bahwa anggaran operasional untuk distribusi dan pemantauan bansos juga tidak mengalami perubahan. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan menghambat kinerja Kementerian Sosial maupun KND dalam menjalankan tugasnya.
"Efisiensi ini tidak akan berdampak pada layanan publik. Jadi, meskipun ada penyesuaian anggaran KND, hal itu tidak mengurangi tugas utama dan fungsi mereka," jelasnya.
Di sisi lain, Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta, menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Ia memastikan KND akan terus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
"Anggaran yang ada masih mencukupi untuk menjalankan berbagai program sesuai dengan tugas KND. Kami juga berupaya agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien sehingga kebutuhan penyandang disabilitas di berbagai daerah tetap terpenuhi," ujar Eka.
Eka juga mengapresiasi dukungan Kementerian Sosial dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas utama.
"Kami yakin bahwa Kementerian Sosial, di bawah kepemimpinan Gus Ipul, memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung KND dalam mengawal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia," tutupnya.(da*)
