 |
| Audiensi dengan jajaran Direktorat Pangan dan Pertanian di Kementerian PPN/Bappenas RI. |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com - Pemerintah Tanah Datar terus berupaya menjadikan wilayahnya, yang terkenal dengan sebutan Luhak Nan Tuo, sebagai pusat utama produksi pangan dan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sambil merangsang perkembangan sektor agrowisata demi mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan harapannya saat melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Pangan dan Pertanian di Kementerian PPN/Bappenas RI terkait usulan pembangunan wilayah melalui DAK Tematik KSPP Roadmap 2025-2029, Selasa (30/4/2024).
Eka Putra menjelaskan usulan pembangunan wilayah melalui DAK Tematik KSPP Roadmap 2025-2029 mencakup integrasi seluruh sektor, termasuk pangan, pertanian, pariwisata, dan lainnya, yang diharapkan akan memberikan dampak positif pada perkembangan Kabupaten Tanah Datar.
Usulan ini mencakup berbagai aspek di sektor pangan, seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan rehabilitasi jalan pertanian, serta pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan.
Bupati Eka Putra juga menyatakan komitmen pemerintah daerah Tanah Datar akan melakukan berbagai langkah untuk mengembangkan wilayahnya, dengan fokus pada produksi pertanian dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menuju status agropolitan.
"Kami berupaya keras untuk mengembangkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2022 tentang RTRW tahun 2022-2042," tambahnya.
Dia juga menegaskan perlunya peran dan dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Datar guna mendukung segala potensi yang dimiliki wilayah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menekankan kunjungan pemerintah daerah ke Direktorat Pangan dan Pertanian di Kementerian PPN/Bappenas RI merupakan bagian dari upaya untuk memperoleh dukungan dalam pembangunan wilayah.
"Ini menunjukkan keseriusan kami untuk berpartisipasi dalam mewujudkan usulan yang telah kami ajukan. Kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah kami," ungkapnya.
Direktur Pangan dan Pertanian di Kementerian PPN/Bappenas RI, Jarot Indarto, menegaskan semua usulan yang diterima akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami berterima kasih atas informasi dan usulan yang telah disampaikan. Semua usulan akan diperiksa secara teliti dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami juga siap memberikan informasi lebih lanjut yang dibutuhkan," katanya. (farid)
